Ilustrasi bedah rumah di Kalimantan. Foto: Kementerian PUPR
Ilustrasi bedah rumah di Kalimantan. Foto: Kementerian PUPR

1.280 Rumah di Kalteng Diperbaiki dengan Anggaran Rp25 Miliar

Antara • 01 Desember 2022 17:13
Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membantu memperbaiki 1.280 rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga kurang mampu. Perbaikan rumah dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 13 kabupaten dan satu kota selama 2022.
 
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan sasaran program perbaikan rumah mencakup 89 rumah di Kota Palangka Raya, 99 rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 98 rumah di Kabupaten Kotawaringin Timur, 89 rumah di Kabupaten Katingan, 100 rumah di Kabupaten Pulang Pisau, dan 80 rumah di Kabupaten Kapuas.
 
Program itu juga menyasar 98 rumah di Kabupaten Gunung Mas, 98 rumah di Kabupaten Seruyan, 88 rumah di Kabupaten Lamandau, 98 rumah di Kabupaten Sukamara, 98 rumah di Kabupaten Barito Selatan, 98 rumah di Kabupaten Barito Utara, 60 rumah di Kabupaten Barito Timur, dan 88 rumah di Kabupaten Murung Raya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menurut data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sepanjang 2017 sampai 2022 sebanyak 15.529 rumah sudah diperbaiki menjadi hunian yang layak dengan dukungan dana dari pemerintah," jelasnya di Palangka Raya, Kamis, 1 Desember 2022.
 
Baca juga: 400 Rumah Tak Layak di Gunungkidul Diperbaiki dengan Anggaran Rp7 Miliar

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp29 miliar untuk memperbaiki sekitar 2.000 rumah pada 2017, menyediakan Rp54 miliar lebih untuk memperbaiki 3.570 rumah pada 2018, dan mengucurkan Rp70 miliar untuk memperbaiki 4.000 rumah pada 2019.
 
Selanjutnya, pemerintah pada 2020 memperbaiki 3.999 rumah dengan alokasi dana Rp69 miliar lebih, memperbaiki 750 rumah dengan anggaran Rp15 miliar pada 2021, dan memperbaiki 1.280 rumah dengan anggaran Rp25 miliar lebih pada 2022. Dirinya juga menginstruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memastikan penyaluran bantuan perbaikan rumah tepat sasaran.
 
"Penerima (bantuan) program bedah rumah harus benar-benar yang berhak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Saya telah memerintahkan Disperkimtan cek kembali data yang diusulkan, apakah sesuai dengan fakta lapangan, agar program ini tepat sasaran dan tepat manfaat," katanya.
 
Dirinya menekankan pentingnya penyediaan rumah layak huni (RLH) melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan warga.
 
"Alhamdulillah sejak 2017 hingga tahun ini kami sudah meningkatkan RLH sebanyak 15.529 unit yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota," katanya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id


 
(KIE)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif