Bantuan perbaikan rumah di Mataram diberikan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui CSR (corporate social responsibility). Program pemugaran rumah kumuh menjadi program berkelanjutan di Kota Mataram.
"Terima kasih karena SMF telah menyalurkan CSR ke Kota Mataram untuk membantun percepatan penanganan rumah kumuh di Mataram," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, di Mataram, Selasa, 25 Oktober 2022.
Kota Mataram menjadi Ibu Kota Provinsi NTB, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, sehingga tingkat urbanisasi di Mataram cukup tinggi.
Baca juga: Kurangi Kawasan Kumuh di Belawan Medan, Pemerintah Siapkan Program Perumahan |
"Itu menjadi tantangan kita dan konsekuensi-nya, terjadi titik-titik kantong kawasan kumuh pada wilayah tertentu yang terus kita intervensi secara bertahap," jelasnya.
Terkait dengan itu, Wali Kota sangat bersyukur mendapat bantuan CSR serta berbagai dukungan intervensi dari pemerintah pusat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai harapan.
"Dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, kami juga terus berusaha melakukan pengurangan-pengurangan rumah kumuh melalui program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)," ujarnya.
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram per Januari 2022, sisa RTLH di Kota Mataram tercatat sekitar 1.000 unit, dan tahun 2022 sudah dilakukan pemugaran sebanyak 85 unit.
Sementara Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rezeki menambahkan, sebanyak 22 unit rumah yang akan dipugar tersebut merupakan program lanjutan penataan DAS Jangkuk bagian selatan di wilayah Kebun Sari, Kecamatan Ampenan.
Ketika dilakukan penataan DAS Jangkuk pada 2020 dengan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar Rp9 miliar, tersisa 22 unit rumah kumuh yang belum ditangani.
"Karena itulah, kita mencari dukungan dana untuk melakukan pemugaran rumah kumuh tersebut agar program penataan DAS Jangkuk di Kebun Sari bisa rampung," katanya.
Dikatakan, dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari CSR PT SMF tersebut, satu rumah diprediksi akan mendapat bantuan sekitar Rp70 juta.
"Rumah kumuh warga akan dibangun menjadi rumah layak huni dari nol. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2023," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News