Meikarta Perluas Akses Rumah Subsidi Lewat KPR FLPP

Cikarang: Pengembang Meikarta menghadirkan pilihan hunian yang dapat diakses melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan pemerintah.

Melalui kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur, skema pembiayaan tersebut menawarkan bunga tetap 6 persen hingga lunas, tenor hingga 30 tahun, serta uang muka mulai 1 persen.

Untuk unit yang ditawarkan melalui skema tersebut, cicilan disebut mulai sekitar Rp1,7 juta per bulan. Besaran angsuran tetap bergantung pada harga unit, uang muka, tenor, serta hasil analisis dan persetujuan bank.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang Meikarta, Indra Azwar mengatakan perluasan akses kepemilikan rumah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang.

"Penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai dengan ketentuan program," ujar Indra.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
 

Membuka akses kepemilikan rumah pertama

Program FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan MBR disebut mencapai Rp12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah menikah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerima FLPP juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain Warga Negara Indonesia, belum memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Pengajuan KPR tetap melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan oleh bank penyalur.


"Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka yang ringan, dan tenor yang panjang memberikan ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur," kata Indra.

Hunian dekat kawasan industri Cikarang

Selain skema pembiayaan, lokasi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat ketika memilih hunian, khususnya bagi pekerja di kawasan industri dan pusat ekonomi Cikarang dan sekitarnya.

Meikarta berada di kawasan Cikarang yang terhubung dengan koridor industri dan ekonomi di Jawa Barat. Kedekatan antara tempat tinggal dan pusat aktivitas ekonomi dapat menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan waktu perjalanan serta biaya transportasi.

Dengan demikian, keterjangkauan hunian tidak hanya dilihat dari harga rumah dan besarnya cicilan, tetapi juga total biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk tinggal dan bekerja.

"Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga. Karena itu, akses terhadap hunian perlu dilihat secara lebih menyeluruh," ujar Indra.

Dukung upaya pemerintah atasi backlog

Upaya mengatasi backlog perumahan tidak hanya membutuhkan penambahan jumlah rumah, tetapi juga memastikan hunian tersebut dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal ini, skema pembiayaan seperti FLPP menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan hunian.

"Kami melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian. Kolaborasi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses rumah yang layak," tutur Indra.

Melalui skema FLPP, Meikarta menyatakan ingin mengambil bagian dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian sekaligus mendukung percepatan penyediaan rumah dalam Program 3 Juta Rumah.

Keberhasilan program perumahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses, memiliki, dan menempati hunian tersebut secara berkelanjutan.


(KIE)

• meikarta
• KPR subsidi
• Rumah Subsidi FLPP