"Kami harap pertumbuhan sektor properti pada tahun ini dapat mencapai 10 persen. Tentunya dengan dukungan regulasi dari pemerintah," ungkap Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida di Jakarta.
Pertumbuhan sektor properti pada tahun lalu mengalami pelambatan. Bahkan, di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekitar lima persen.
Totok pun mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengurai hambatan iklim investasi melalui regulasi. Hal itu tercermin dari langkah pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang ditargetkan rampung pekan depan.
Omnibus law merupakan regulasi yang memuat beragam revisi sejumlah aturan terkait. Pemerintah diketahui tengah menyusun dua draf omnibus law, yaitu RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, berikut RUU Cipta Lapangan Kerja.
"Sejumlah usulan dari REI sudah disampaikan ke Kadin Bidang Properti, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah. Kami harap omnibus law sesuai usulan pelaku usaha. Misalnya, terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami ingin ada keseimbangan, baik hak pengembang maupun hak end user," papar Totok.
Ia berharap omnibus law nantinya dapat memberikan kepastian berusaha, mengingat banyak regulasi yang saling bertentangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
