Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, penyaluran rumah subsidi akan menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.
“Kami menggunakan data BPS, karena itu data yang bisa kita andalkan. Sesuai arahan Presiden, hanya satu data yang digunakan,” ujar dia usai menandatangani nota kesepakatan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Wisma Mandiri II, pada Selasa, 16 September 2025.
Program ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyebut masih banyak ASN di wilayahnya yang belum memiliki rumah. Dari total sekitar 12 ribu pegawai, jumlah yang sudah memiliki hunian dinilai belum mencukupi.
| Baca juga: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Percepatan 3 Juta Rumah |
“Kami siap mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden,” kata dia.
BPS juga menyatakan kesiapannya dalam menyediakan data akurat agar distribusi bantuan perumahan berjalan efektif.
Kepala BPS Amalia Adininggar menegaskan, BPS siap menyediakan data dan segera dioperasionalkan di lapangan untuk program rumah subsidi. Nantinya, program rumah subsidi ini diharapkan mendorong lebih banyak masyarakat Maluku mendapatkan hunian layak.
"Khususnya ASN dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau," kata dia.
Maruarar menambahkan, kerjasama lintas lembaga akan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
“Semoga dengan rumah subsidi ini semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah yang layak huni,” jelas dia. (Sultan Rafly Dharmawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
