Padahal dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2022 tercantum program penyediaan hunian terjangkau yang dibangun Pemprov DKI adalah 14 ribu unit atau atau 2.800 unit per tahun.
Sementara dari sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau BUMN ditargetkan ada 218.214 unit.
"Jadi benar target kita cukup tinggi. Kemarin kita tidak bisa bangun banyak. Juga dari swasta belum mau," ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa, 15 Oktober 2019.
Anies menyebut saat ini ia baru mendapat momentum untuk bisa mengajak swasta ikut berperan membangun unit hunian DP 0 rupiah semenjak selesai dibangunnya rumah di Pondok Kelapa. Hunian itu menjadi contoh nyata program rumah DP 0 rupiah yang sangat diminati masyarakat.
"Karena ada contohnya itu kita jadi mudah mengajak. Sebelumnya tidak bisa karena belum ada contohnya," ujarnya.
Di sisi lain, ia kini tengah merancang peraturan gubernur (pergub) untuk meningkatkan minat swasta membangun unit hunian DP 0 rupiah.
Melalui pergub itu ia akan memberikan insentif bagi swasta yang mau membangun hunian DP 0 rupiah. Ini salah satu bentuk upaya percepatan pembangunan hunian DP 0 rupiah di sisa tiga tahun masa jabatannya yang akan datang.
"Maka mengundang swasta jauh lebih mudah, harapannya ke depan KPBU, perumahan DP 0 rupiah bisa kita dorong lebih jauh lagi," tukasnya.
Program rumah DP 0 rupiah sebelumnya masuk menjadi janji kampanye Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur pada Pilkada 2017 lalu. Namun, hingga saat ini baru 780 unit hunian rumah DP 0 rupiah yang selesai dibangun melalui Perumda Sarana Jaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
