Akar masalah dari penyediaan perumahan bagi MBR saat ini ialah dalam hal tata ruang. Foto: Kementerian PUPR
Akar masalah dari penyediaan perumahan bagi MBR saat ini ialah dalam hal tata ruang. Foto: Kementerian PUPR

Tata Ruang Jadi Sumber Masalah Penyediaan Rumah Rakyat

Ihfa Firdausya • 29 November 2022 16:59
Jakarta: Penyediaan rumah di Indonesia hingga kini masih memiliki isu strategis, salah satunya terkait dengan penyediaan lahan. Dalam hal ini, harga tanah di perkotaan cenderung tinggi sehingga sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengungkapkan enam isu strategis dalam penyediaan perumahan lainnya yakni 
potensi pembiayaan mikro yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 
"Di samping itu, keterjangkauan masyarakat terhadap pembiayaan primer cukup rendah," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, masih banyak perumahan yang tidak memperhatikan keterpaduan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) dan aksesibilitas, serta pengembangan hunian dengan transit oriented development (TOD) yang belum optimal.
 
Isu lainnya terkait penyediaan rumah yakni manajemen informasi atau data dan evaluasi masih kurang akurat dan belum bisa menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan perumahan. Kemudian belum maksimalnya adopsi kinerja konstruksi dan pengembangan teknologi bangunan gedung dalam mewujudkan green building dan smart living.
 
"Belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, serta belum kuatnya tata kelola untuk kolaboratif dengan masyarakat serta pelaku usaha.
Semua isu tersebut sangat memengaruhi rantai pasok penyediaan perumahan baik dari sisi supply maupun dari sisi demand," kata Iwan.
 
Baca juga: Ini Tantangan Industri Perumahan Tahun Depan

Rantai pasok tersebut meliputi penyiapan tanah atau lahan yang matang, tahapan perizinan, ketersediaan bahan bangunan yang berkualitas, dan margin yang memadai dalam pembangunan perumahan.
 
Lalu, ketersediaan pasokan dan kemudahan akses pembiayaan primer, ketepatan kelompok sasaran pada saat penghunian, serta ketersediaan jangka panjang untuk pembiayaan sekunder perumahan.
 
Iwan menambahkan, visi perumahan pada 2045, yaitu perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Misinya, yaitu memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki pilihan yang baik untuk bermukim dan bertempat tinggal pada lingkungan hidup yang baik.
 
Misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan perumahan. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan sinkronisasi pembangunan perumahan, memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif, melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku perumahan, serta mengembangkan kelembagaan dan tata kelola perumahan secara kolaboratif.
 
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Organisasi The HUD Institute Andrinof A Chaniago mengatakan sumber atau akar masalah dari penyediaan perumahan bagi MBR saat ini ialah dalam hal tata ruang, lebih tepatnya perihal penguasaan tata ruang yang sudah sangat sulit untuk dilakukan.
 
Menurutnya, hal tersebut perlu dijadikan perhatian bersama. Pasalnya, masalah tata ruang berimplikasi terhadap urusan pelayanan publik lainnya seperti transportasi, ruang terbuka hijau, drainase, bahkan polusi udara yang disebabkan oleh buruknya tata ruang.
 
Sehingga menyebabkan harga lahan yang terus meningkat dan tidak bisa dikejar pertumbuhan ekonomi individu masyarakat berpenghasilan rendah sehingga hal ini perlu diperhatikan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan dan permukiman, termasuk oleh pembuat kebijakan," ungkap Andrinof. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.


 
(KIE)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif