Belanja infrastruktur Kementerian PUPR capai 94,21 persen. Foto: Kementerian PUPR
Belanja infrastruktur Kementerian PUPR capai 94,21 persen. Foto: Kementerian PUPR

Hingga Akhir 2021, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai Rp143,29 Triliun

Properti Jembatan Bendungan infrastruktur Kementerian PUPR Perumahan bersubsidi Padat Karya Tunai (PKT)
Rizkie Fauzian • 03 Januari 2022 14:55
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp143,29 triliun hingga akhir Desember 2021.
 
Angka tersebut 94,21 persen dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2021 sebesar Rp152,09 triliun. Dari anggaran tersebut juga termasuk program infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). 
 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun ketiga prinsip tersebut yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
 
"Pada masa pandemi ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 3 Desember 2022.
 
Belanja infrastruktur tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, hingga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 
Sementara itu, untuk program PKT di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. 
 
Khusus untuk program PKT realisasinya mencapai 89,59 persen atau senilai Rp21,74 triliun dengan serapan 1,52 juta tenaga kerja dari total anggaran PKT 2021 senilai Rp24,27 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja. 
 
"Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi," jelasnya.
 
Basuki menambahkan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi.
 
Selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,01 triliun dengan progres 99,12 persen.
 
Selanjutnya, ketahanan pangan Rp24,82 triliun dengan progres 96,39 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp1,7 triliun dengan progres 98,85 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp162 miliar dengan progres 97,62 persen.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif