Sertifikat tanah beri kepastian hukum hak atas tanah. Foto: MI
Sertifikat tanah beri kepastian hukum hak atas tanah. Foto: MI

Sertifikat Tanah Beri Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Rizkie Fauzian • 02 Maret 2022 15:12
Dairi: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan sosialisasi untuk mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuannya adalah meminimalisir sekaligus mencegah kasus dan sengketa pertanahan.
 
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pelaksanaan PTSL perlu dukungan dari masyarakat agar permasalahan pertanahan nantinya dapat diminimalisir. Selain itu, melalui PTSL setiap orang akan mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya.
 
"Program PTSL ini disadari karena makin banyak masalah pertanahan. Maka dari itu, kalau sudah didaftarkan kita punya status tanah yang jelas, nah dari situ lah dengan status tanah yang jelas kita bisa menyelesaikan masalah tanah," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Shafik Ananta Inuman mengatakan dengan terlaksananya sosialisasi ini diharapkan Kementerian ATR dapat segera mempercepat target pendaftaran tanah yang dicanangkan pada 2025. 
 
"Grafik kita lima tahun terakhir ini sedang lari kencang. Kami berharap mendapat dukungan lebih besar lagi, sehingga tidak ada lagi sengketa atau masalah-masalah yang lain," jelasnya.
 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Indera Imanuddin menjelaskan salah satu manfaat PTSL dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.
 
"Manfaatnya PTSL bagi masyarakat dan pemerintah daerah, seperti kepada masyarakat dapat menjadi sarana peningkatan produktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, salah satunya dengan memberikan kepastian investasi kepada iklim investasi daerah," ujarnya.
 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Rasmon Sinamo mengatakan sebagai upaya dalam mempercepat proses pendaftaran tanah, perlu adanya pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. 
 
"Pada 2021 Kabupaten Dairi dapat pengurangan 50 persen BPHTB, tapi kita mengajukan 100 persen agar masyarakat kurang mampu dapat segera mendaftarkan tanahnya," pungkasnya

 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif