"Sampai sekarang kami belum menemukan peminat dari swasta, baik developer atau investor, di sektor perumahan," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto.
Belum adanya tanda-tanda dari pihak swasta untuk ikut terlibat, lanjutnya, tidak terlepas dari program tersebut yang masih dalam tahap pematangan.
Sedianya, program KPBU pada perumahan tidak berbeda dengan KPBU pada sektor-sektor lain seperti tol. Pemerintah akan turut membantu dalam hal penyiapan studi, bahkan hingga pembangunan sebagian fisik proyek.
Heri menyebut saat ini sudah ada satu proyek KPBU perumahan yang tengah berjalan. Namun, itu diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung. "Tanahnya milik pemda setempat."
Untuk program KPBU perumahan, pemerintah telah menyiapkan empat proyek yang akan dijadikan pilot program. Keempat proyek tersebut terletak di Bandung, Bekasi, Palembang, dan Pontianak.
Di kesempatan yang sama, Heri juga menyampaikan pemerintah pada 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,67 triliun untuk subsidi KPR. Sebagian besar dana itu disalurkan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp11 triliun untuk membiayai pembangunan 102 ribu hunian.
Sisa anggarannya disebar ke skema subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp600 miliar untuk 150 ribu unit rumah dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebesar Rp13,4 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
