Tak Hanya Kantor dan Perumahan, Ritel Juga Perlu Ada di IKN

Jakarta: Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, beberapa sektor yang bakal dibangun tahap pertama di IKN adalah area perkantoran dan residensial.
 
Menurut Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat ada beberapa sektor properti yang perlu segera dibangun di IKN. Antara lain perkantoran, residensial dan ritel.
 
"Gedung perkantoran, residensial untuk para pekerja di sana, itu dua fungsi utama yang harus ada, dan sektor berikutnya adalah ritel," jelasnya dalam paparan virtual dikutip Kamis, 1 September 2022.

Menurutnya, yang perlu segera dibangun bukan hanya ritel berukuran besar, tetapi juga private dan small ritel yang menyediakan layanan kota. 
 
"Sktor ritel tersebut akan berfungsi sebagai fasilitas publik yang digunakan untuk mendukung dan mengoperasionalkan kota atau IKN," jelasnya.

Baca juga: Jakarta Bakal Punya 4 Mal Baru

Sebelumnya, Otorita IKN Nusantara hingga 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
 
"Hingga 2024 Otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare," Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022.
 
Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota.
 
Menurutnya, pada 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News