Ara mengatakan anggaran untuk 2026 Kementerian PKP mengusulkan sebesar Rp49,85 triliun, sehingga dari pagu indikatif Kementerian PKP 2026 sebesar Rp1,82 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun.
"Dari usulan anggaran tersebut, sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37 persen diusulkan untuk anggaran BSPS dengan target dua juta unit," ujar dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Jumat, 11 Juli 2025.
| Baca juga: Menteri Ara Batalkan Wacana Rumah Subsidi Berukuran Mini |
Sedangkan usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp4,30 triliun atau 8,63 persen dari total usulan anggaran tahun 2026.
Usulan anggaran tersebut dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah, serta penanganan kawasan kumuh sesuai target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Melalui usulan anggaran Kementerian PKP tersebut akan menghasilkan pembangunan dan renovasi 2.052.822 unit dan penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare (ha)
Ia mengatakan, tetap diperlukan langkah-langkah kreatif untuk pencapaian target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah melalui pembiayaan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, swadaya masyarakat, corporate social responsibility, dan investasi.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan 500 ribu unit rumah subsidi untuk tahun 2026 dalam rapat kabinet.
Selain usulan 500 ribu rumah subsidi, Kementerian PKP juga mengusulkan renovasi dua juta unit rumah untuk tahun depan. Usulan ini dilatarbelakangi masih banyaknya rumah yang belum layak huni sebanyak lebih dari 26 juta unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
