Realisasi program bagi-bagi sertifikat gratis telah mencapai 86,2 persen. Foto: MI
Realisasi program bagi-bagi sertifikat gratis telah mencapai 86,2 persen. Foto: MI

Program Bagi-bagi Sertifikat Tanah Capai 86,2%

Properti bpn pertanahan reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 10 Oktober 2020 19:03
Jakarta: Sejak 2017 hingga 2019, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah mendaftarkan kurang lebih 28 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia.
 
Produk yang dihasilkan melalui PTSL ada dua, yakni Peta Bidang Tanah atau PBT serta Sertifikat Hak Atas Tanah atau SHAT.
 
Namun, selama pandemi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyesuaikan target PTSL karena anggarannya digunakan untuk pencegahan penyebaran covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Realisasi PTSL pada tahun ini sudah mencapai 86,2 persen," ujar Dirjen PHPT Suyus Windayana dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Target utama pelaksanaan PTSL adalah menghasilkan desa/kelurahan serta kota/kabupaten lengkap. Sudah 284 desa dari 11 Provinsi yang diusulkan menjadi desa/kelurahan lengkap.
 
"Proses untuk menetapkan desa/kelurahan lengkap adalah melalui validasi buku tanah. Validasi buku tanah dilakukan terhadap usulan desa/kelurahan lengkap yang buku tanahnya valid 98 persen," ujarnya.
 
Lebih lanjut, terkait usulan desa/kelurahan lengkap, Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) mengusulkan 3 kabupaten/kota yang berstatus desa/kelurahan lengkap.
 
Menurut Dirjen SPPR R. Adi Darmawan ketiga daerah tersebut yaitu Kota Batam, Kota Salatiga, serta Kabupaten Klungkung.
 
"Kegiatan desa/kelurahan lengkap ini dibiayai DIPA Ditjen SPPR tahun 2020, sedangkan untuk lima wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta juga sudah berstatus kelurahan lengkap dibiayai dengan anggaran daerah," ungkapnya.
 
Selain metode kerja, kesuksesan program PTSL juga didukung oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ATR/BPN serta Surveyor Kadaster Berlisensi atau SKB.
 
Adi menambahkan, jumlah ASN maupun SKB adalah 12.960 orang serta didukung juga oleh 181 Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi.
 
"Ruang lingkup pekerjaan mereka meliputi pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengadaan tanah dan kegiatan pertanahan lainnya," jelasnya.
 
Inspektur Jenderal Sunraizal mengatakan bahwa, sebagai auditor internal, jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) sudah melakukan audit sejak tahun 2017 sampai 2019, sebagai bukti pembinaan pengelolaan anggaran serta akuntabilitas program PTSL.
 
Ada empat aspek yang telah diperiksa oleh Itjen, yaitu aspek keuangan/anggaran, overlapping, aspek pengukuran serta aspek administrasi.
 
"Yang kami periksa adalah berkas, Satuan Tugas (Satgas) Tim PTSL, cetak berkas baik PBT atau SHAT, serta pajak berupa BPHTB," kata Sunraizal.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif