"Ada 83 kelurahan padat penduduk yang belum memiliki RPTRA," ungkap Kasie Pengelolaan Kemitraan RPTRA Dinas Pemberdayaan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Togi Duma Sianturi.
Adanya kelurahan yang belum memiliki RTPRA diakui Kadis Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan. Namun jumlah RTPRA yang akhir tahun ini ditargetkan mencapai 337 buah sudah lebih banyak dibanding jumlah kelurahan yang cuma 267.
Inilah salah satu pertimbangan Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan RTPRA baru per 2019. Sumber daya yang ada nanti digunakan menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) yang masih jauh dari ideal, baru 4,6 persen luas total wilayah. Sangat jauh dari luas ideal yaitu 30 persen.
"Kalau di sini tidak punya RTPRA, tapi di (kelurahan) sebelahnya punya, kan tinggal gabung saja," jelas dia.
Secara terpisah Wagub Sandiaga Uno menyatakan penghentian pembangunan RTPRA masih berupa rencana. Pemprov DKI Jakarta mengupayakan terus menambah RPTRA terutama di kelurahan yang belum memiliki tanpa mengesampingkan perluasan RTH.
Salah satunya melibatkan pihak swasta dalam mengkonversi lahan-lahan privat yang untuk sementara waktu bisa digunakan sebagai ruang publik. "Kalau masyarakat membutuhkan RPTRA, saya rasa pemerintah wajib memberikan solusi. Walaupun sudah habis dari segi lahan maupun anggaran, kita cari sumber-sumber lain yang bisa digunakan memenuhi permintaan masyarakat," kata Sandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
