Untuk itu Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan.
“Kita ketahui bersama kondisi ekonomi global 2023 akan tidak baik-baik saja. Lalu apa yang harus disiapkan? Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian, menginventarisir Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah selesai, atau tanah-tanah telantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Oktober 2022.
| Baca juga: 81,6 Juta Tanah Telah Terdaftar Lewat Program PTSL |
Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), bahkan laporan keuangan Kementerian ATR/BPN. Sehingga, rapat ini diadakan untuk mencari solusi dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
Selain Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang penting untuk mengatasi krisis pangan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program penting untuk Kementerian ATR/BPN.
Untuk itu, dalam sisa waktu yang ada, Hadi Tjahjanto menginstruksikan untuk menyusun strategi bagi percepatan pelaksanaan PTSL agar prosesnya bisa lebih cepat dan selesai sampai dengan akhir tahun.
“Program PTSL adalah tugas dari Bapak Presiden. Tapi saya butuh bantuan Anda semua. Untuk itu saya mohon bantuannya, seluruh jajaran, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, bekerja keras untuk PTSL,” jelasnya.
Dari seluruh laporan, capaian, dan hambatan lainnya, Hadi Tjahjanto menegaskan kembali agar seluruh target 2022 untuk dapat segera diselesaikan. “Kita kerja keras supaya tercapai target 2022,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
