Bedah rumah untuk mengurangi jumlah hunian tak layak. dok. Kementerian PUPR
Bedah rumah untuk mengurangi jumlah hunian tak layak. dok. Kementerian PUPR

Pemda Diminta Tiru Program Bedah Rumah

Properti sejuta rumah bedah rumah Penyediaan Rumah Berita Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 15 Januari 2020 18:15
Jakarta: Pemerintah daerah diminta menduplikasi program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah.
 
Saat ini program BSPS dinilai menjadi salah satu program perumahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat agar mereka dapat menempati rumah yang layak huni.
 
"Program BSPS hanya stimulan agar masyarakat mau berupaya membangun rumahnya agar menjadi lebih layak huni," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Khalawi menerangkan penanganan RTLH di Indonesia dapat berjalan dengan baik jika ada kolaborasi yang baik khususnya program perumahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, Pemda dalam APBD nya diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk program perumahan bagi masyarakatnya.
 
"Melalui program BSPS yang dilaksanakan secara berkelompok ini masyarakat juga diminta untuk bergotong royong agar bersama-sama meningkatkan kualitas rumahnya. Ratusan ribu rumah telah ditingkatkan kualitasnya jika sebelumnya tidak layak huni kini bisa menjadi layak huni dengan Program BSPS," ungkapnya.
 
Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar H Muh Basri Ali menyatakan pihaknya akan terus Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada 2020 ini, pihaknya juga telah mengajukan usulan sekitar 1.000 unit untuk bedah rumah.
 
Meskipun demikian, pihaknya menyerahkan jumlah alokasi bantuan kepada Kementerian PUPR dan siap untuk kembali melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan Program BSPS.
 
“Saya juga ingin melaporkan ke Dirjen Penyediaan Perumahan bahwa alokasi yang diberikan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 400 unit pada 2019 lalu telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat kami juga minta Bupati memperjuangkan kepada Kementerian PUPR bisa mengalokasikan kembali Program BSPS,” katanya.
 
Pemkab Kepulauan Selayar juga memiliki program serupa dengan BSPS Kementerian PUPR yakni program penanganan RTLH. Pelaksanaanya ditargetkan membantu peningkatan kualitas rumah sekitar 500 unit rumah per tahun.
 
"Program penanganan RTLH yang dilaksanakan Pemkab Kepulauan Selaya tersebar di 11 Kecamatan dan 81 desa serta tujuh kelurahan. Jumlah bantuannya sekitar Rp10 juta per unit rumah," jelasnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif