Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah. Foto: MI
Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah. Foto: MI

Peran Penilai Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 03 November 2020 12:33
Jakarta: Pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan, waduk/bendungan membuat pemerintah semakin giat melakukan kegiatan pengadaan tanah.
 
Kegiatan pengadaan tanah di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 
Pengadaan dilakukan dengan beberapa tahap, penilaian tanah diperlukan dalam rangka ganti kerugian tanah. Penilaian tanah dilakukan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa peran penilai tanah saat ini semakin penting dikarenakan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional.
 
"Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa penilai tanah berlisensi harus memberikan penilaian yang profesional serta mencerminkan keadilan serta memiliki fairness," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 November 2020.
 
Lebih lanjut, Sofyan mengutarakan bahwa standar profesional memang harus dimiliki oleh para penilai tanah berlisensi. Kelancaran proses appraisal terhadap bidang tanah sangat tergantung kemampuan profesional dari para penilainya.
 
"Dalam wadah MAPPI, itu terdapat dewan etik, sehingga profesionalisme para anggotanya tunduk pada dewan etik tersebut. Selain itu, MAPPI juga self regulating organization bisa mendisiplinkan para anggotanya," ujarnya.
 
Kementerian ATR bersama Kementerian Keuangan bertugas memantau kegiatan penilaian tanah. Keduanya dapat mengintervensi apabila ditemukan suatu kegiatan yang tidak berjalan dengan baik.
 
Ketersediaan profesi penilai pertanahan berlisensi masih sangat terbatas, sehingga Sofyan mengharapkan agar jajaran Kementerian ATR dapat mempelajari bagaimana penilaian pertanahan itu.
 
"Di Kementerian ATR sudah terdapat Direktorat Penilaian Pertanahan, namun kita perlu juga pendekatan yang profesional sehingga kita punya standar yang sama. Selain itu, profesi ini juga menawarkan karier path, bagi mereka yang berminat," ungkapnya.
 
Sekretaris Jenderal sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai penilai tanah di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang.
 
"Kami juga mengharapkan adanya peningkatan kompetensi bagi para penilai pertanahan sehingga menghasilkan para penilai pertanahan yang lebih profesional dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya berkaitan dengan bidang tugas Kementerian ATR," katanya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif