Ilustrasi gedung bangunan. Foto: Antara
Ilustrasi gedung bangunan. Foto: Antara

Ribuan Gedung di Surabaya Tak Miliki Izin SLF

Properti gedung ambruk Apartemen Bangunan Roboh
Antara • 11 Mei 2022 14:59
Surabaya: DPRD Kota Surabaya mencatat baru sekitar 50 dari ribuan gedung di Kota Surabaya, yang mengantongi Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Sertifikat tersebut merupakan tolok ukur untuk mengetahui sebuah gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan.
 
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan sesuai data yang diterima Komisi A, dari 2.000 lebih usaha yang mengharuskan ber-SLF, baru 116 yang mendaftar, dan 59 yang dinyatakan sudah selesai.
 
"Kami meminta Pemkot Surabaya memberikan larangan serah terima pengelola apartemen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung," kata dia di Surabaya, Rabu, 11 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, larangan tersebut menyusul adanya insiden secara beruntun terjadi di Kota Surabaya akhir-akhir ini.
 
Insiden terjadi mulai dari kebakaran di Tunjungan Plaza (TP), ambrolnya seluncuran air di Waterpark Kenjeran Park atau saat libur Lebaran dan ambruknya plafon gerai Matahari di Surabaya Plasa (Delta Plasa).
 
Untuk itu, Ayu mengatakan Komisi A DPRD Kota Surabaya bergerak cepat dengan memanggil sejumlah pihak terkait insiden kebakaran Tunjungan Plaza dan jebolnya plafon gerai Matahari di Surabaya Plaza atau Delta Plaza.
 
"Pemanggilan itu untuk melakukan evaluasi total terhadap pemilik bangunan atau gedung yang belum memiliki SLF," jelasnya.
 
Saat rapat dengar pendapat dengan sejumlah pemilik gedung, Ayu mengatakan, ternyata banyak gedung belum mengurus SLF, salah satunya Plasa Surabaya.
 
Untu itu, Ayu meminta pihak pengelola gedung di Surabaya untuk segera mengurus SLF. Meski demikian, kata dia, pihaknya meminta Pemkot Surabaya juga tidak sembarangan memberi rekomendasi izin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan SLF.
 
"Harus ada pengecekan yang detail sebelum memberikan rekomendasi untuk SLF," ujar dia.
 
Selain itu, Ayu juga meminta agar ada penguatan atau perubahan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan SLF yang dinilai sanksinya masih ringan.
 
"Sanksi cuma sanksi denda. Menurut saya kurang sanksinya kurang berat. Bagi mereka itu sepele. Karena dianggap sepele itulah mereka males mengurus SLF," kata Ayu.
 
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Ali Murtadlo sebelumnya mengatakan, jika banyak bangunan gedung di Surabaya tidak memiliki SLF.
 
Ali mengaku, pihaknya sudah memberikan teguran kepada para pihak pengelola gedung yang belum mempunyai SLF. Hal ini dikarenakan sesuai aturan yang berlaku bahwa semua gedung di Surabaya wajib mempunyai SLF. 
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif