Pemda dapat menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital.. Foto: Shutterstock
Pemda dapat menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital.. Foto: Shutterstock

Penyusunan Tata Ruang secara Digital Mudahkan Investor

Properti bpn pertanahan tata kota reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 09 Oktober 2020 12:42
Jakarta: Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibahas komponen tata ruang yang merupakan penegasan kembali dari ketentuan OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan terintegrasi digital.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan OSS itu untuk mempermudah proses perizinan investasi.
 
"Namun selama ini banyak regulasi yang belum mendukung OSS, maka di dalam UU ini dimasukkan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sistem tersebut memungkinkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital. Dengan RDTR, maka rencana investasi pengusaha untuk melihat lokasi lebih mudah dengan menggunakan RDTR secara online.
 
"Kalau RDTR sudah ada maka siapapun menginvePenyusunan Tata Ruang secara Digital Mudahkan Investorstasi lihat saja, dan kami mulai sekarang memasukkan seluruh tata ruang dan RDTR dalam bentuk online. Ingin lihat investasi di Surabaya, dimana lokasinya, boleh untuk apa, dan itu bisa langsung Anda untuk apply di sana," jelasnya.
 
Sofyan menambahkan, dengan adanya ini menegaskan tata ruang adalah panglima seluruh masalah hubungan antara kehutanan, kelautan yang diikat dalam tata ruang. Begitu tata ruang sudah ditetapkan bisa menjadi pedoman dan dipublikasikan secara online sehingga semua orang bisa melihat.
 
"Jadi, UU ini mengonfirmasi dan mendukung inisiatif yang dilakukan pemerintah sebelumnya, misalnya dalam bidang OSS dan juga mendukung tata ruang betul-betul bisa menjadi panglima. Yang Kedua menyangkut pertanahan. Ada beberapa hal. Pertama memperkuat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kita sudah punya UU Nomor 2/2012," jelasnya.
 
Menurutnya, UU itu sudah diterapkan dan dalam penerapannya masih ada kendala. Contoh kecil misalnya, bahwa UU mengatakan apabila telah ditentukan penetapan lokasi kemudian dilakukan apprais karena masih ada permasalahan maka dilakukan konsinyasi, setelah itu BPN bisa memutuskan hubungan hukum.
 
"Kalau bikin jalan tol misalnya kena tanah seseorang kemudian BPN bisa melakukan putusan hubungan hukum, yaitu kalau ada keberatan maka kita bisa konsinyasi," ungkapnya.
 
Selama ini konsinyasi beda-beda pandangan antara pengadilan satu dan yang lain, oleh sebab itu di UU ini menegaskan bahwa konsinyasi adalah bagian yang diwajibkan diterima Pengadilan sesuai yang ditetapkan oleh UU.
 
"Kedua, memperkuat HPL. HPL selama ini sudah dikenal dan cukup lama. Intinya dengan HPL itu tanah negara akan tetap menjadi tanah negara yang dipegang oleh pemegang HPL. Di atasnya bisa diberikan hak yang lain dengan kepastian waktu yang ditetapkan," jelasnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif