Wakil Menteri ATR Surya Tjandra. Foto: Kementerian ATR
Wakil Menteri ATR Surya Tjandra. Foto: Kementerian ATR

Tantangan Menggali Potensi Jawa Barat Bagian Selatan

Properti bpn tata kota Penataan Kawasan Puncak
Rizkie Fauzian • 22 Juli 2020 15:58
Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal mengembangkan wilayah Jawa Barat bagian selatan sebagai bagian dari program Reforma Agraria. Pasalnya terjadi ketimpangan antara Jawa Barat bagian selatan dan utara.
 
Menteri ATR Sofyan A.Djalil mengatakan Jabar Bagian Selatan memiliki potensi unggulan untuk pengembangan perekonomian di wilayah tersebut. Untuk itu, Kementerian akan mendorong kepala daerah untuk mengembangkan bagian selatan.
 
"Saya yakin di masa depan Jabar bagian selatan berpotensi untuk menjadi aqua culture, airnya bersih karena pantai Sukabumi Selatan berhubungan langsung dengan Kutub Selatan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Kementerian ATR menginisiasi pengembangan kawasan perekonomian di Jabar bagian selatan yang selama ini tertinggal pengembangannya dibandingkan wilayah Jabar bagian utara.
 
"Saat ini Jabar bagian selatan tertinggal dari segi infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, demografi, serta daya dukung lingkungan," ungkap Wakil Menteri ATR Surya Tjandra.
 
Surya mengungkapkan beberapa hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pembangunan wilayah Jawa Barat bagian selatan antara lain belum dilakukannya optimalisasi terhadap komoditas unggulan Jawa Barat bagian selatan.
 
"Wilayah JBS nyatanya mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, khususnya Jabar bagian selatan sebagai pilot project tentu diperlukan adanya sinergi, koordinasi, dan komitmen kuat bersama baik pusat maupun daerah," tambahnya.
 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kondisi geografis di Jawa Barat bagian selatan turut menghambat pembangunan, serta rawan bencana alam yang menjadi tantangan tersendiri.
 
"Dataran di Jabar dari tengah ke utara itu datar, jadi mayoritas masyarakat memilih tinggal di sana. Sedangkan Jabar tengah ke selatan datarannya miring sehingga peradaban manusia susah di sana, sehingga kita bertekad memperbaiki indeks ketimpangan ini melalui reforma agraria,” ungkapnya.
 
Sependapat dengan Gubernur Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama berkomitmen membantu pemerintah daerah Jabar dalam memperbaiki indeks ketimpangan yang terjadi di Jabar.
 
"Upaya kita dalam memperbaiki ketimpangan yang terjadi dengan wujud kegiatan reforma agraria adalah legalisasi aset melalui percepatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) khusus di wilayah Jawa Bagian Selatan saat ini sudah diterbitkan 1.000.370 sertifikat selama kurun waktu 2 tahun terakhir," ungkapnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif