Pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan ahli hukum. Foto: MI
Pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan ahli hukum. Foto: MI

Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Ditentukan Akuntabilitas

Properti infrastruktur konstruksi Berita Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 03 Februari 2020 10:22
Bandung: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan ahli hukum agar lebih berkualitas, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan.
 
"Memang hukum menyangkut semua sendi kehidupan, tetapi dalam pembangunan infrastruktur terdapat lima hal yang perlu difokuskan oleh para ahli hukum, yakni meliputi tata kelola, hukum kontrak, pengadaan barang dan jasa, penyelesaian sengketa (dispute), dan kegagalan konstruksi," katanya di Bandung.
 
Menurutnya, peran ahli hukum sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sangat diperlukan legal opinion dari ahli hukum untuk memberikan penjelasan terkait hukum kontrak, misalnya kontrak lumpsum, harga satuan, dan desain and build. Penandatanganan kontrak jasa konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli kontrak konstruksi," jelasnya.
 
Pembangunan yang berkualitas juga ditentukan oleh akuntabilitas, tata kelola produk hukum yang baik serta efektivitas aturan yang menjadi payung hukum. Dalam menjalankan tugas mengelola infrastruktur, Kementerian PUPR telah dipayungi berbagai peraturan perundangan seperti Undang-undang Jalan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sumber Daya Air, Bangunan Gedung, Rumah Susun, Jasa Konstruksi, Arsitek dan UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
 
Dukungan ahli hukum juga diperlukan dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan adil. Dalam hal ini dibutuhkan perencanaan dan proses yang baik untuk memperoleh hasil yang terbaik.
 
Menurut Menteri Basuki, kesalahan berulang dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di antaranya adanya multitafsir terhadap peraturan PBJ, perbedaan standar dokumen, dan kegamangan Kelompok Kerja dalam penerapan aturan dalam proses PBJ.
 
"Saya kira perlu juga komunikasi antara ahli hukum dengan praktisi seperti kami di Kementerian PUPR. Kami akan selalu mendudukkan diri sebagai user yang patuh kepada fatwa para ahlinya," ungkapnya.
 
Terkait sengketa pekerjaan konstruksi, juga diperlukan upaya penyelesaian melalui meditasi, konsiliasi, dan arbitrasi atau melalui jalur hukum. Kemudian dukungan ahli hukum dalam penyelesaian terkait kegagalan konstruksi. Ahli hukum dapat berkoordinasi dengan tim penilai ahli untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan konstruksi.
 
Dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR didampingi oleh Komisi-Komisi seperti Komisi Keamanan Bendungan(KKB), Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Komisi Keamanan Bangunan Gedung (KKBG) yang bertugas menyiapkan, mengawasi hingga melakukan evaluasi mulai dari tahap pra konstruksi, pelaksanaan, hingga konstruksi tersebut selesai.
 
"Seluruh desain konstruksi harus disetujui dan disertifikasi oleh komisi ini. Kalau dalam proses konstruksi terjadi kecelakaan maka ada Komite Keselamatan Konstruksi (K3) yang menangani terlebih dahulu dan memberikan rekomendasi. Tetapi kalau dalam pemanfaatan terjadi kegagalan bangunan maka dilakukan oleh para penilai ahli," kata Menteri Basuki.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif