Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, hunian DP Rp0 juga harus dilengkapi dengan skema non-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemprov tidak ingin skema pembiayaan hanya menggunakan FLPP dari pemerintah pusat.
"Tadi sama Pak Agustino (Kadis Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta) membahas persiapan untuk Pergub Pembiayaan. Dan ini masih harus dilengkapi dengan skema yang non-FLPP," kata Sandi di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.
Sandi menyampaikan, kapasitas skema pembiayaan melalui FLPP amat terbatas. Sementara, Pemprov berniat membangun sekitar 7.000 rumah susun termasuk DP Rp0."Ini harus dilengkapi sehingga skema pembiayaannya non-FLPP itu bukan hanya FLPP yang kapasitasnya sedikit. tapi juga yang bisa menampung non-FLPP," tegasnya.
Sandi pun berniat mengajak sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergabung dengan program hunian DP Rp0. Ia bahkan telah bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) untuk mewujudkan itu.
Sandi berharap cara tersebut dapat menampung skema pembiayaan yang sama dengan FLPP. Untuk pembiayaannya, Sandi berencana merogoh kocek APBD DKI Jakarta.
"Kalau yang di luar FLPP kita sebut sebagai FLPP DKI, ya harus dianggarkan dari APBD," ungkapnya.
Program FLPP merupakan program milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah dengan harga terjangkau.
Dengan subsidi tersebut, MBR mendapatkan bunga rendah, yakni 5 persen, dibanding bunga pasar yang berkisar 9-13 persen. Bunga 5 persen berlaku tetap hingga jangka waktu 20 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
