"Kendalanya sejauh ini tidak ada tetapi memang ada sebagian masyarakat yang meminta ganti rugi. Kita akan lakukan negosiasi secara rapi dan keputusan yang adil seperti apa," kata Wakil Menteri ATR Surya Tjandra dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2020.
Surya mengungkapkan juga bahwa daerah di sekitar rel kereta ini bisa dijadikan untuk proses Reforma Agraria dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pihaknya akan melibatkan masyarakat agar bisa menjadi pengawal sosial yang membantu menjaga wilayah di sekitar rel ini agar bermanfaat.
Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi menyampaikan rencananya pada April 2021 nanti bahwa kereta api tersebut akan mulai dioperasikan.
"Seperti yang kita lihat, untuk Kabupaten Barru sudah rampung semua. Jadi kita melanjutkan pembangunan rel yang akan lanjut menghubungkan ke Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros," ungkapnya.
Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare merupakan pembangunan untuk kepentingan umum yang juga masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini membutuhkan proses pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
