"Percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, kini sudah jutaan sertifikat bisa diselesaikan setiap tahunnya," ungkap Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT ke-73 dalam sidang bersama DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2018).
Seorang warga Puosu Jaya, Konawe Selatan, berunjukrasa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (9/8/2018). Ratusan KK yang bermukim di lahan 120 hektare dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah menuntut pembatalan pengosongan lahan yang diklaim sebagai milik Brimob Polda Sultra. Antara Foto/Jojon
Tahun lalu target penerbitan lima juta sertifikat lahan sudah tercapai. Target penerbitan sertifikat tahun ini adalah tujuh juta dan sembilan juta pada pada 2019.
Pemberian sertifikat tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat terhindar dari konflik kepemilikan lahan. Sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset.
"Sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga," kata Jokowi.
Pemerintah juga menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Hingga 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare.
Begitu juga untuk perhutanan sosial sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
