UU Cipta Kerja percepat penyusunan tata ruang. Foto: Shutterstock
UU Cipta Kerja percepat penyusunan tata ruang. Foto: Shutterstock

UU Ciptaker Percepat Penyusunan RTRW

Properti bpn pertanahan tata kota reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 15 Oktober 2020 14:20
Jakarta: Guna mendukung penciptaan lapangan kerja baru, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Usai disahkan DPR RI, setiap kementerian segera menyusun peraturan pelaksananya.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menjelaskan poin-poin yang tertuang dalam Klaster Perizinan Berusaha serta Klaster Pengadaan Tanah, yakni klaster tata ruang dan klaster pertanahan.
 
Sofyan mengatakan dalam tata ruang dapat memberikan kepastian dalam berusaha serta memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam undang-undang ini, perizinan berusaha dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Ruang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Sofyan A. Djalil memaparkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang dan produk tata ruang lainnya perlu dipercepat serta diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Kawasan Hutan.
 
"Hambatan yang ditemui selama ini dalam menetapkan tata ruang di daerah karena tidak adanya integrasi. UUCK mengenalkan integrasi dan tata ruang akan menjadi panglima, sehingga tidak ada masalah lagi antara hutan, perairan, dan lain-lain," katanya.
 
UUCK menegaskan bahwa tata ruang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, undang-undang tersebut menegaskan bahwa penetapan RDTR/RTRW perlu dipercepat guna memberikan kepastian hukum.
 
"Selama ini banyak pengalaman, RDTR/RTRW telah disetujui melalui persetujuan substansi (persub) oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN agar menjadi Peraturan Daerah (Perda), namun terlalu lama. Sehingga perlu diberikan batas waktu bagi Pemda untuk menentukan dan disahkan setelah dua bulan persub diberikan," ujarnya.
 
Sofyan mengatakan apabila dalam dua bulan usai persub diberikan tidak kunjung disahkan perda tata ruangnya, maka pemerintah yang akan mengesahkan. "Kemudian RDTR nantinya akan menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Perkada karena dalam penyusunan sudah melibatkan banyak pihak," ungkapnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif