Ilustrasi perumahan bersubsidi. Foto: Kementerian PUPR

Tertinggi Sepanjang Sejarah, Pembiayaan Rumah Tahun Depan Jadi Rp30,38 Triliun

Rizkie Fauzian • 20 Desember 2022 10:56

Jakarta: Penyediaan perumahan masih dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga. Angka ini terus bertambah sekitar 600 ribu hingga-800 ribu rumah tangga baru setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan Kementerian PUPR secara bertahap, menargetkan peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program strategis.

“Pada 2022, Pemerintah telah berhasil memfasilitasi 1.060.486 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Desember 2022.

Capaian tersebut tidak terlepas dari program strategis Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan backlog dan rumah tidak layak huni khususnya bagi MBR melalui bantuan pembiayaan perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Tapera.

Sampai dengan 16 Desember 2022, program bantuan pembiayaan perumahan telah berhasil memfasilitasi sebanyak 222.765 rumah tangga. Kemudian pada 2023, bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan senilai Rp30,38 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk 230 unit unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.

“Dalam menyelesaikan backlog perumahan, pada 2023 diperlukan pengembangan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat seperti MBR informal, melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga dapat mengakses pembiayaan Tapera," jelasnya.

Lalu, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.

Herry berharap, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.

Terlebih pada 2023, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah, dan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10 ribu unit.

“Dengan peran serta kita bersama dalam pengembangan kebijakan sektor pembiayaan perumahan ke depan, diharapkan akan terjalin sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang lebih kuat sehingga terdapat upaya yang masif dalam menghasilkan multiplier effect tidak hanya bagi sektor perumahan itu sendiri, namun juga kepada seluruh sektor perekonomian di Indonesia,” ungkap Herry.