Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional menggandeng Bank Dunia. Foto: Shutterstock
Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional menggandeng Bank Dunia. Foto: Shutterstock

Kementerian PUPR-Bank Dunia Garap Pengembangan Perkotaan

Properti bank dunia tata kota Kementerian PUPR
Antara • 07 Juli 2020 20:46
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) terkait pendanaan Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional (National Urban Development Project NUDP).
 
"Kita bekerja sama dengan Bank Dunia untuk pendanaan NUDP. Selain itu instansi yang bekerja sama cukup banyak yakni Bappenas, BPIW Kementerian PUPR, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah," ujar Kepala Badan Infrastruktur Pengembangan Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Hadi juga menambahkan bahwa tujuan dari NUDP ini adalah menyiapkan Rencana dan Program Pembangunan Perkotaan, termasuk pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dilaksanakan secara fisik di beberapa kota. Lingkup NUDP juga termasuk menyiapkan program-program terpadu dan alternatif sumber pembiayaan potensial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam NUDP dirumuskan tidak hanya program-program fisik, tetapi juga nonfisik untuk dilaksanakan oleh stakeholder terkait, termasuk pemda. Dengan demikian diharapkan prioritas kota yang akan ditangani dalam NUDP mempunyai daya dorong untuk pembangunan perkotaan skala nasional dan menjadi contoh yang baik untuk dapat direplikasi di kota-kota lain.
 
Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata menambahkan dengan program ini diharapkan perencanaan perkotaan dilakukan secara terintegrasi. Ia juga menyatakan bahwa dalam kelembagaan NUDP ini, nantinya Bappenas mendorong keikutsertaan penuh masing-masing pemda.
 
Pihaknya mengusulkan kelembagaan tidak top down, tapi bottom up. Selain itu dia berharap regulasi yang dikeluarkan pemda dapat mempermudah kegiatan tersebut. Sebanyak enam kota berminat mengikuti NUDP yaitu Semarang, Banjarmasin, Balikpapan, Surakarta, Denpasar, dan Wilayah Metropolitan (WM) Bandung. Keenam kota itu sudah melayangkan surat resmi kepada Bappenas maupun Kementerian Dalam Negeri.
 
Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan bahwa keenam kota itu merupakan bagian dari fase pertama kegiatan NUDP. Untuk fase kedua dan ketiga akan dipilih 10 kota lainnya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.
 
Empat kriteria pemilihan kota tersebut yakni kemendesakan permasalahan kota, kesiapan kota, kebermanfaatan program NUDP, dan kemauan kota penerima NUDP dengan adanya pernyataan minat dari pemda setempat.
 

(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif