Sebanyak 4.000 rumah tak layak huni di Sulawesi Tengah bakal diperbaiki. Foto: Kementerian PUPR
Sebanyak 4.000 rumah tak layak huni di Sulawesi Tengah bakal diperbaiki. Foto: Kementerian PUPR

Anggaran Rp70 Miliar untuk Perbaiki 4.000 Rumah di Sulteng

Properti bedah rumah program sejuta rumah Padat Karya Penyediaan Rumah
Rizkie Fauzian • 05 Juni 2020 12:52
Sulawesi: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pelaksanaan padat karya Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah.
 
"Jumlah penerima bantuan bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan total anggaran senilai Rp70 miliar," ujar Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung dalam keterangan tertulis, Jumat 5 Juni 2020.
 
Rezki menjelaskan bedah rumah akan dilakukan secara bertahap dengan rincian tahap pertama sebanyak 2.800 unit dan tahap kedua 1.200 unit. Penerima BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar di satu kota dan delapan kabupaten.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Antara lain, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 954 unit, Kabupaten Poso 500 unit, Kabupaten Tojo Una-Una 562 unit, Kabupaten Morowali 488 unit, Kabupaten Morowali Utara 349 unit, Kabupaten Banggai 616 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan 260 unit, Kabupaten Buol 100 unit dan Kota Palu 171 unit.
 
Adapun sumber pendanaan kegiatan BSPS di SNVT Sulteng tahun ini bersumber dari APBN murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), melalui National Affordable Housing Program (NAHP), dengan jumlah kuota 3.000 unit dianggarkan melalui APBN murni senilai Rp52,5 miliar, dan 1.000 unit dianggarkan melalui PLN/NAHP dengan anggaran sebesar Rp17,5 miliar.
 
“Dalam program ini masyarakat mendapatkan bantuan berupa Peningkatan Kualitas (PK) untuk satu unit rumah sebesar Rp17,5 juta dengan rincian Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang/pekerja," jelasnya.
 
Dalam kegiatan padat karya Program BSPS, teknis pembayaran upah tukang dilakukan ketika progres pekerjaan rumah telah mencapai 30 persen dengan metode pembayaran tunai yang dilakukan oleh pihak Bank penyalur kepada penerima bantuan yang kemudian diserahkan ke tukang yang bersangkutan dan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa, Korfas, dan Fasilitator.
 
Kementerian PUPR berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang layak huni. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT).
 
Adapun kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) BSPS bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang ada dalam ruang lingkup desa/kelurahan yang menerima bantuan, terutama di tengah pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia. Dampak lainnya dari pandemi covid-19 juga menurunkan pendapatan dan daya beli terutama untuk kategori MBR.
 
Dalam pelaksanaan BSPS dengan Skema Padat Karya Tunai (PKT), masyarakat yang mendapatkan bantuan maupun bukan penerima bantuan namun masih berstatus sebagai warga desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, dapat berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi yang memiliki keahlian dalam pengerjaan konstruksi bangunan rumah seperti tukang atau pekerja bangunan.
 
 
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif