KPR Komersial Tembus Rp68,35 Triliun, BI Perkuat Insentif

Jakarta: Penyaluran KPR komersial baru mencapai 115.927 unit dengan total nilai Rp68,35 triliun pada periode April 2025 hingga Juli 2026. Bank Indonesia (BI) menyebut masih terdapat ruang untuk meningkatkan pembiayaan sektor perumahan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan sektor perumahan menjadi salah satu sektor prioritas yang terus didorong melalui berbagai kebijakan BI. Salah satunya dengan meningkatkan total insentif KLM dari 4 persen menjadi 6 persen.

"Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafonnya sebenarnya 1,4 persen dari total DPK. Yang terjadi sekarang sekitar 1,32 persen, jadi sebenarnya masih ada 0,08 persen yang masih bisa dioptimalkan," ujar Destry dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Jumat, 2 Oktober 2026.

Melalui penguatan KLM pada September 2026, total insentif KLM menjadi 6 persen. Besaran tersebut terdiri atas KLM pembiayaan sebesar 4 persen dan KLM pendalaman pasar uang sebesar 2 persen.

Khusus sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafon KLM mencapai 1,4 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Hingga saat ini, pemanfaatannya telah mencapai sekitar 1,32 persen sehingga masih terdapat ruang sekitar 0,08 persen yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan.

BI Longgarkan Kebijakan Pembiayaan Perumahan

Selain KLM, BI memberikan dukungan terhadap sektor perumahan melalui sejumlah kebijakan lain. Salah satunya pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100 persen.

BI juga memperkuat Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), termasuk melalui pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 

Dukungan lainnya dilakukan melalui pemanfaatan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai underlying repo dalam operasi moneter BI.

Destry mengatakan berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan BI terhadap sektor perumahan. Koordinasi dengan pemerintah juga akan terus diperkuat.

"Ini adalah bentuk dukungan dari Bank Indonesia. Tentunya ke depan kita ingin sinergi yang terus kita perkuat," kata Destry.

Pemerintah Dorong Perumahan Jadi Penggerak Ekonomi

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan BI terhadap sektor perumahan. Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki ekosistem yang luas dan melibatkan berbagai sektor ekonomi.

Pelaku yang terlibat antara lain perbankan, pengembang, kontraktor, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Presiden melihat perumahan ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Saya merasa tidak sendirian karena Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakannya," ujar Maruarar.

Maruarar menambahkan pemerintah terus mendorong berbagai program perumahan yang melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja, termasuk melalui pengembangan ekosistem gentengisasi yang juga dapat menggerakkan aktivitas UMKM dan industri terkait.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan BI penting untuk memperkuat ekosistem perumahan sekaligus memperluas dampaknya terhadap perekonomian.

"Publik harus tahu bahwa kebijakan Bank Indonesia itu memungkinkan berdampak dan masif untuk ekonomi Indonesia," kata Maruarar.

Ke depan, Kementerian PKP bersama BI akan terus memperkuat koordinasi dalam mendukung sektor perumahan, termasuk melalui pembiayaan dan pengembangan ekosistem perumahan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.


(KIE)

• kpr
• Bank Indonesia
• Perumahan