Perkembangan perkotaan yang pesat menimbulkan berbagai efek samping. Foto: Shutterstock
Perkembangan perkotaan yang pesat menimbulkan berbagai efek samping. Foto: Shutterstock

Dibutuhkan Regulasi Kreatif untuk Atasi Dampak Urbanisasi

Properti bpn pertanahan tata kota reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 07 November 2020 17:10
Jakarta: Fenomena urbanisasi telah mendorong dinamika pembangunan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat juga menimbulkan berbagai efek samping.
 
Kawasan kumuh, keterbatasan sarana kesehatan, pendidikan, hingga kejahatan menjadi dampak dari urbanisasi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang kreatif untuk dapat menata kawasan perkotaan menjadi dinamis.
 
"Apapun bisa dilakukan dan akan berhasil jika kita melakukan pendekatan yang baru dalam membuat regulasi. Melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda merupakan kebodohan yang sangat besar," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofyan menjelaskan, dinamika pertumbuhan kota mendorong terbentuknya underutilized space serta beberapa daerah di kawasan pusat perkotaan harus mengalami degradasi fungsi seperti yang terjadi di kawasan Petojo hingga Cideng, Jakarta Pusat.
 
"Kementerian ATR serta beberapa pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dengan IRAI untuk dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang dikerjakan secara detail dan memonitor, sehingga ide kreatif itu bisa menjadi kenyataan dalam peremajaan kota dan konsolidasi tanah," ungkapnya.
 
Menurutnya, jika creative regulation itu artinya kita tanggap dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law sehingga bisa dihasilkan terobosan-terobosan yang mengikuti perkembangan zaman.
 
"Di omnibus law yang paling bagus yaitu ketentuan diskresi. Diskresi dimungkinkan untuk alasan utama, yakni kepentingan umum, maka dengan adanya diskresi tidak akan ada lagi hambatan-hambatan dalam creative regulation," tuturnya.
 
IRAI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang corporate advisory services, market and industry research, policy advisory and stakeholder analysis serta capacity building and publication. Saat ini PT IRAI membantu pemerintah, khususnya Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian ATR dalam hal kebijakan publik.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif