"Dananya Rp20 juta dari Kementerian PUPR dan Rp30 juta dari Pemkot Pariaman," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Feri Andri di Pariaman, Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut dia, pengerjaan renovasi rumah tidak layak huni dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat. Feri menyampaikan bahwa masih ada sekitar 400 rumah tidak layak huni yang membutuhkan bantuan perbaikan di Kota Pariaman.
Pemerintah Kota Pariaman sudah mengajukan permintaan bantuan dana ke pemerintah pusat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni yang tersisa.
"Kami bersama Wali Kota Pariaman akan terus berjuang untuk mendapatkan bantuan ini di pusat. Mudah-mudahan tahun depan masih ada bantuan," katanya.
Baca juga: 2.027 Rumah di Yogyakarta Tak Layak Huni |
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit mengemukakan pentingnya penyediaan tempat tinggal yang sehat dalam upaya penanggulangan stunting.
"Stunting di Pariaman tidak saja disebabkan oleh pola asuh yang salah dan kemiskinan, namun juga lingkungan yang tidak sehat," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa kondisi lingkungan rumah dapat mempengaruhi kesehatan anak usia di bawah lima tahun. Oleh karena itu, dia berharap keluarga yang memiliki anak balita dengan risiko stunting diutamakan dalam pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak huni tahun 2023.
Angka kasus stunting di Kota Pariaman sudah turun dari 20,3 persen pada 2021 menjadi 16,8 persen pada 2022 dan pemerintah kota berusaha menurunkannya menjadi kurang dari 10 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News