Menurut Maruarar, hasil peninjauan akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari kesiapan pemanfaatan hunian bagi masyarakat yang terdampak relokasi.
“Besok akan kami laporkan kepada Presiden bahwa hunian ini sudah siap. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penghuni yang menempati hunian ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yaitu warga yang direlokasi dari bantaran rel kereta api di kawasan Senen,” ujar Maruarar dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Kamis, 11 Juni 2026.
Hunian Senen dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia. Kawasan tersebut memiliki 324 unit hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, dan area parkir.
Rampung lebih cepat dari target
Menteri PKP mengapresiasi sinergi lintas kementerian, BUMN, dan kontraktor yang berhasil menyelesaikan pembangunan hunian dalam waktu relatif singkat.“Saya mengucapkan terima kasih kepada BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura Indonesia yang menyiapkan lahannya, serta kontraktor pelaksana yaitu Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. Ini contoh kolaborasi yang baik untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Pembangunan Hunian Senen dimulai pada 3 April 2026 dan berhasil diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan pada 15 Juni 2026.
Selain kesiapan fisik bangunan, Maruarar menegaskan pentingnya penataan aspek sosial dan pengelolaan kawasan agar lingkungan hunian dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Kita tidak hanya mempersiapkan fisik bangunannya, tetapi juga harus mempersiapkan masyarakat yang akan tinggal di sini. Ruang terbuka hijau perlu disiapkan, kalau bisa ada ruang serbaguna, sarana rekreasi seperti lapangan futsal, penerangan yang baik, dan yang terpenting manajemen kawasan harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Gratis listrik dan air pada tahap awal
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan penghuni tidak akan dikenakan biaya hunian pada tahap awal, termasuk biaya utilitas.“Untuk tahap awal tidak akan dipungut biaya. Listrik dan air juga akan digratiskan terlebih dahulu. Nanti setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya,” kata Dony.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan hunian baru sekaligus memastikan proses relokasi berjalan lancar.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pendataan calon penghuni telah dilakukan. Prioritas utama akan diberikan kepada warga yang selama ini tinggal di bantaran rel, khususnya di kawasan Pasar Gaplok yang sebelumnya telah dikunjungi Presiden.
“Data penghuni sudah kami siapkan. Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok. Selanjutnya relokasi akan dilakukan secara bertahap untuk kawasan bantaran rel lainnya. Ini penting karena keberadaan permukiman di bantaran rel sangat berisiko bagi keselamatan,” ujarnya.
Menurut Bobby, penataan kawasan bantaran rel akan terus dilakukan guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata.
Rencananya, Hunian Senen mulai dihuni masyarakat pada pekan depan setelah seluruh aspek teknis dan pengelolaan kawasan dipastikan siap.
Pemerintah berharap keberadaan Hunian Senen dapat menjadi solusi bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan rawan dan tidak layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui lingkungan yang lebih aman, sehat, dan nyaman.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
