“Itu sudah disiapkan dan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta.
Namun, Febrio tidak merinci nilai anggaran untuk tambahan insentif PPN DTP dan kuota FLPP.
Untuk PPN DTP, Pemerintah menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.
“Kita lihat kelas menengah terus membutuhkan topangan, khususnya perumahan,” tambah dia.
Sementara untuk program FLPP, Pemerintah menambah target dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.
“Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP,” jelas dia.
| Baca juga: Kuota FLPP Tahun Depan Disesuaikan dengan Program Presiden Terpilih |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II-2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.
"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.
Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
