Seperti longsor yang terjadi di beberapa kecamatan Sumedang. Pasalnya, salah satu kecamatan memiliki kemiringan yang terjal dan rawan longsor sehingga tak layak dijadikan permukiman.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan sesuai aturan yang ada, lingkungan perumahan yang berada di atas lahan yang berkontur tidak diizinkan untuk dibangun.
"Dalam hal ini, bank pelaksana sangat berperan untuk memastikan pemantauan di lingkungan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," katanya dikutip dari laman resmi PPDPP, Rabu, 20 Januari 2021.
Untuk mengantisipasi hal itu, PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan mencoba menambahkan fitur terkait dalam aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang alias SiKumbang.
"Di sana akan diperlihatkan daerah-daerah yang rawan longsor dengan tujuan untuk mempermudah bank pelaksana dalam melakukan pemantauan," jelasnya.
Arief meminta bank pelaksana memastikan kualitas bangunan perumahan harus terjaga sesuai dengan peraturan menteri teknis terkait.
"Terkait dengan bencana yang terjadi yang juga melibatkan rumah subsidi maka ada informasi yang tidak sampai ke pemerintah daerah selaku pemberi izin pendirian bangunan," jelas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
