Pemerintah kaji kembali rencana penghapusan IMB dan AMDAL. Foto: MI/Barry Fatahillah
Pemerintah kaji kembali rencana penghapusan IMB dan AMDAL. Foto: MI/Barry Fatahillah

Pemerintah Kaji Penyederhanaan IMB dan Amdal

Properti perizinan Omnibus Law Izin Mendirikan Bangunan
Rizkie Fauzian • 13 November 2019 18:33
Jakarta: Pemerintah berencana menyederhanakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Wacana tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyederhanakan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi.
 
"Cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dikutip dari laman resmi ATR, Rabu, 13 november 2019.
 
Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini. Demikian juga Amdal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018, maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan Amdal terbuka lebar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penghapusan IMB dan Amdal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki.
 
Namun, rencana penghapusan IMB dan Amdal menimbulkan kontroversi dari beberapa kalangan. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji kembali rencana tersebut.
 
"Idenya kan ada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Kalau RDTR sudah ada, kan semua sudah dipertimbangkan tapi kontroversi kemarin, akhirnya barangkali kita harus teliti lebih lanjut," kata Sofyan di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara.
 
Sofyan mengaku akan bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk membicarakan hal tersebut.
 
"Pembicaraan nanti harus komprehensif. Tapi paling sedikit masyarakat harus tahu, selama ini yang membuat hambatan luar biasa bagi pencipta lapangan, merepotkan masyarakat. Jadi idenya adalah mencari simplifikasi. Belum menjadi kebijakan," ungkap Sofyan.
 
Namun Sofyan belum menyebutkan apakah penyederhanaan IMB dan Amdal itu akan diatur dalam peraturan menteri atau undang-undang atau aturan hukum lainnya.
 
"Enggak tahu, nanti kita lihat produknya apa, ya sekarang kita diskusi dulu," kata Sofyan.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif