"Total ada sekitar Rp43 triliun, skema FLPP untuk 350 ribu unit rumah," ujar Ara dikutip dari Antara, Rabu, 28 Mei 2025.
Tahun ini pemerintah telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit rumah. Awalnya, FLPP mendapat anggaran Rp18,7 triliun untuk pembangunan 220 ribu unit rumah.
Dengan adanya penambahan kuota menjadi 350 ribu, maka anggaran ditambah sekitar Rp16,4 triliun, sehingga menjadi Rp35,1 triliun.
FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan penyertaan modal negara (PMN) Rp7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp43 triliun.
Ara mengatakan saat ini, pengadaan perumahan dari 220 ribu yang menjadi target awal sudah terealisasi sebesar 43 persen.
| Baca juga: BP Tapera Salurkan KPR FLPP untuk 53.874 Rumah |
"Pemerintah bergerak dengan cepat dalam pengembangan Indonesia. Jadi, kita bicara 220 ribu, belum habis sudah disiapkan tambahan. Yang 220 ribu, sudah 43 persen," kata dia.
Sebelumnya, Ara mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung dan siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
"Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi," ujar dia.
Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
"Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, ini pemain swasta besar yang masuk," kata Ara.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui sinergi antara program pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Program tiga juta rumah adalah inisiatif strategis pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran periode 2024-2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
