Kapus Data Informasi & Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menunjukan wilayah terdampak tsunami, Selasa (25/12/2018). Masa tanggap darurat selama 14 hari untuk Pandeglang dan 7 hari untuk Kalianda. Antara Foto/Aprillio Akbar
Kapus Data Informasi & Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menunjukan wilayah terdampak tsunami, Selasa (25/12/2018). Masa tanggap darurat selama 14 hari untuk Pandeglang dan 7 hari untuk Kalianda. Antara Foto/Aprillio Akbar

Tsunami yang Tak Lazim di Selat Sunda

Properti tsunami banten Gunung Anak Krakatau Tsunami di Selat Sunda
Rizkie Fauzian • 26 Desember 2018 10:10
Jakarta: Tsunami yang menerjang Aceh-Nias, Lombok, Palu-Donggola, Fukushima dan lainnya di dunia selalu didahuli gempa tektonik. Namum tidak demikian dengan tsunami Selat Sunda sehingga membuatnya tidak lazim.
 
"Ini fenomenal, jarang dan tidak lazim. Kali ini tsunami tidak didahului gempa tektonik," kata Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dr. Widjo Kongko, M.Eng.
 
Kuat dugaan gelombang tinggi air laut terjadi karena terdorong longsoran material erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara sistem peringatan dini tsunami yang ada saat ini belum mencakup faktor aktivitas vulkanik gunung berapi di tengah dan bawah laut.

baca juga: Dahsyatnya erupsi Anak Krakatau penyebab tsunami Selat Sunda


Inilah yang menyebabkan simpang siur informasi pada menit-menit awal kejadian. Berdasar sistem sensornya, menurut BMKG yang menerjang pesisir selatan Banten dan Lampung adalah gelombang tinggi dan arus pasang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tidak lama pernyataan itu BMKG ralat dengan menyebutkan bahwa yang terjadi adalah tsunami. Ketika itu warga di sepanjanga pantai sudah mulai berjatuhan tanpa sebelumnya mereka sempat melakukan evakuasi mandiri karena tidak ada sirene dan alarm peringatan dini tsunami dari BMKG atau pemda setempat seperti sebelum-sebelumnya.
 
Tsunami yang Tak Lazim di Selat Sunda
Foto udara kondisi Kecamatan Sumur, Pandeglang, yang hancur diterjang gelombang tsunami Selat Sunda, Selasa (25/12/2018). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah sementara korban tewas lebih dari 400 jiwa dan 16 ribu orang harus diungsikan. Antara Foto/Muhammad Adimaja
 
Kejadian tsunami kali ini mengingatkan hasil penelitian yang disampaikan dalam seminar 3 April 2018. Di dalam paparannya berjudul “Potensi Tsunami Jawa Barat” yang merupakan hasil dari sejumlah skenario pemodelan, Dr. Widjo Kongko menyatakan PII siap untuk melakukan kajian lebih lanjut perihal mitigasi kebencanaan yang disebabkan tsunami.
 
Mencegah dampak lebih besar akibat tsunami, ke depan jajaran pemerintah harus tegas menegakkan aturan hukum tentang kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan. Khususnya mengenai Batas Sempadan Pantai yang diatur dalam Perpres 51/2016.
 
“Perpres mengamanatkan pemkab dan pemkot bahwah dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), penghitungan batas sempadan pantai untuk daerah berpotensi tsunami harus memperhatikan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami. Maka tidak semua daerah garis sempadan pantainya sama 100 meter," papar Widjo dalam surat elektroniknya.
 

 


 

(LHE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif