Pengunjung mal dibatasi. Foto: MI/Bary Fathahillah
Pengunjung mal dibatasi. Foto: MI/Bary Fathahillah

PPKM Bakal Hantam Bisnis Mal

Properti ritel bisnis properti Pusat Perbelanjaan
Hilda Julaika • 12 Januari 2021 11:47
Jakarta: Pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan tersebut dinilai berdampak pada perekonomian.
 
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada ekonomi yang terhambat. Salah satunya pada sektor pusat perbelanjaan di Jakarta dan wilayah lain.
 
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menilai akan ada mal yang harus menutup usaha mereka karena adanya pembatasan sosial yang kembali diperketat ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pembatasan tentunya akan mengakibatkan terhambatnya kembali perekonomian yang sebenarnya saat ini sudah mulai menghasilkan pergerakan, meskipun masih berlangsung secara bertahap," kata Alphonzus kepada Media Indonesia, Selasa, 12 Januari 2021.
 
Terhambatnya kembali pergerakan ekonomi akan menjadikan kondisi usaha pusat perbelanjaan semakin terpuruk. Akan ada potensi pusat perbelanjaan menutup usaha mereka ataupun menjualnya.
 
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah serius dalam menerapkan pembatasan ini. Perlu ada penerapan protokol kesehatan yang ketat, disiplin, dan konsisten. Ini perlu dilakukan agar pengetatan pembatasan ini bisa berjalan dengan efektif.
 
"Pembatasan harus disertai dengan penegakkan pemberlakuan ataupun penerapaan atas protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan konsisten. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pembatasan akan menjadi tidak efektif," ungkapnya.
 
Ia sangat berharap pemerintah serius dalam menegakkan dan mengawasi protokol kesehatan. Sehingga kebijakan ini tidak menjadi sia-sia. Pasalnya, untuk memberlakukan pengetatan PSBB diperlukan pengorbanan dan ongkos ekonomi yang tidak sedikit.
 
"Pusat perbelanjaan berharap pemerintah benar-benar serius dalam melakukan penegakan atas pemberlakuan ataupun penerapan protokol kesehatan. Supaya pembatasan tidak menjadi sia-sia padahal sudah mengambil risiko dengan terhambatnya kembali pemulihan ekonomi," jelasnya.
 
Pembatasan itu dilakukan secara mikro atau tidak diterapkan penuh di satu provinsi. Terkecuali di DKI Jakarta yang seluruh wilayahnya dalam angka penyebaran covid-19 yang tinggi.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif