Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR
Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR

Kementerian ATR Susun RPP Cipta Kerja

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 20 Oktober 2020 10:56
Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
 
Kementerian ATR/BP berkewajiban menyusun lima RPP sebagai Peraturan Pelaksana Cipta Kerja, yakni RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bank Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah, dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepetingan Umum, serta Kawasan dan Tanah Terlantar.
 
Penyusunan RPP sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja memang disegerakan oleh pemerintah, dengan jangka waktu maksimal tiga bulan. Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RPP ini harus melibatkan juga para pemangku kepentingan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penyusuan RPP yang kita lakukan saat ini baru bersifat internal, namun kita juga harus melibatkan pihak eksternal, misalnya terkait Reforma Agraria, kita perlu mengajak organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," kata Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2020.
 
Dalam UU Cipta Kerja, Bank Tanah akan menyediakan paling sedikit 30 persen tanah yang dimiliki untuk keperluan Reforma Agraria (redistribusi tanah). Namun bagaimana implementasinya terkait 30 persen tanah yang disediakan untuk Reforma Agraria akan dibahas.
 
"Kita mendesain Bank Tanah agar memiliki yurisprudensi sendiri sehingga akan terbentuk praktik yang baik dalam pengelolaannya. Kita akan siapkan menteri-menteri yang berdedikasi dan tidak abusif, dewan pengawas yang cukup kuat," jelasnya.
 
Sofyan menyarankan ada beberapa pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam penyusunan RPP peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.
 
"Terkait Bank Tanah, kita bisa mengundang developer, pihak properti guna memberikan input. Dari aspek akuntansi, kita perlu berdiskusi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Kita perlu membuktikan bahwa ada partisipasi publik di dalam undang-undang ini dan kita terbuka terhadap semua input yang diberikan," katanya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif