Menurutnya, evaluasi dari para pelaku industri diperlukan untuk memperbaiki kebijakan perumahan nasional, khususnya terkait Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
“Saya tidak segan meminta pengembang memberi evaluasi kepada kami. Silakan beri kritik dan saran tentang kebijakan yang perlu kami perbaiki,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025.
Dorong kolaborasi, pemerintah klaim ekosistem perumahan sudah solid
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyampaikan 11 kebijakan perumahan yang telah dijalankan bersama berbagai institusi pemerintah dan swasta. Sejumlah kebijakan itu antara lain:- BPHTB Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- PBG Gratis untuk MBR
- Insentif PPN DTP sampai 2026
- Pelonggaran GWM dan dukungan FLPP dari Bank Indonesia
- Akad Massal 26.000 KPR FLPP, target Desember 50.000 akad
- Pembiayaan Mikro Melawan Rentenir bersama PNM dan SMF
- Efisiensi Program BSPS hingga 6 persen.
“Program ini bukan hanya kerja PKP. Ada peran BI, Kemenkeu, Kemendagri, bank swasta, dan CSR perusahaan. Ekosistem perumahan sedang berjalan baik,” jelas dia.
REI dukung Program 3 Juta Rumah, ingatkan masalah perizinan
Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa anggotanya siap mendukung program pemerintah. Namun, ia menilai masih banyak hambatan perizinan karena melibatkan banyak instansi. Menurutnya, perumusan regulasi seharusnya tidak tumpang tindih.“Perizinan masih melibatkan terlalu banyak pihak. Ada 9 kementerian yang berkaitan dengan sektor perumahan. Ini membuat 314 proyek REI tertunda dengan nilai investasi Rp34,7 triliun,” ucapnya.
REI juga mengusulkan program penghijauan “Satu Rumah Dua Pohon”, sebagai upaya industri perumahan mendukung aspek lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
