Kementerian ATR akan membentuk Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur. Foto: Shutterstock
Kementerian ATR akan membentuk Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur. Foto: Shutterstock

Lembaga Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur Bakal Dibentuk

Properti bpn jabodetabek tata kota Penataan Kawasan Puncak
Rizkie Fauzian • 08 Juli 2020 11:58
Jakarta: Jakarta serta daerah penyangganya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kawasan Puncak serta Cianjur, saat ini menghadapi masalah dalam penataan kota. Masalah yang dihadapi antara lain, banjir, kemacetan, permukiman kumuh, sanitasi, pengelolaan sampah serta ketersediaan air bersih.
 
Adanya masalah tersebut membuat pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Hadirnya Perpres ini menjadi titik awal pembenahan kawasan Jabodetabekpunjur, terutama terkait tata ruangnya.
 
Pembenahan kawasan tersebut, setidaknya melibatkan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, yakni Pemda Provinsi DKI Jakarta, Pemda Provinsi Banten serta Pemda Provinsi Jawa Barat. Namun, diperlukan pendekatan berbeda dalam penyelesaian masalah yang dihadapi kawasan Jabodetabekpunjur tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita perlu pendekatan HITS, yakni pendekatan secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan ini memerlukan peran serta kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan," kata Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Sofyan mengungkapkan bahwa untuk pendekatan HITS ini, setiap pemangku kepentingan harus berkomitmen dan menjalankan peran masing-masing. Dalam penanganan banjir dan tanah longsor, misalnya, Kementerian ATR berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
 
"Sementara itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat berkomitmen dalam anggaran dan pelaksanaan penanggulangan banjir di wilayah hilir," ungkap Sofyan.
 
Lebih lanjut, Menteri ATR mengatakan bahwa nantinya akan dibentuk Lembaga/Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur. Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR akan ditunjuk sebagai ketua dan wakilnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, lalu tiga Gubernur berperan sebagai Koordinator Wilayah.
 
"Kita juga akan membentuk Project Management Officer (PMO). Dalam strukturnya, PMO akan dipimpin oleh Direktur Program, yang di bawahnya ada Direktur satu serta Direktur dua, dan Direktur tiga. Setiap Direktur tersebut memiliki counterpart, yakni dinas terkait, kantor pertanahan, kelompok kerja (pokja), serta consultative group," jelasnya.
 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik ide tersebut. Menurutnya, masalah yang dihadapi Kota Jakarta dikarenakan karena lemahnya pengendalian lingkungan. "Masalah yang dihadapi oleh Kota Jakarta harus diselesaikan dengan inter region, serta dengan kendali kuat," ujar Gubernur DKI Jakarta.
 
Terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2020 diharapkan memudahkan koordinasi antar Kepala Daerah serta antara Pemerintah Pusat dengan Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur.
 
"Kami sangat bersyukur adanya Perpres Nomor 60 Tahun 2020. Harapannya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Kota Jakarta selama ini. Kami juga sangat ingin terlibat dan siap bekerja bersama secara tim," pungkas Anies Baswedan.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif