Gated community dapat diartikan sebagai kawasan pemukiman yang memiliki akses masuk terbatas. Ilustrasi: Shutterstock
Gated community dapat diartikan sebagai kawasan pemukiman yang memiliki akses masuk terbatas. Ilustrasi: Shutterstock

Gated Community Picu Ketimpangan Sosial Perkotaan

Properti Permukiman Perumahan rumah tapak
Antara • 23 Maret 2021 20:12
Jakarta: Gated Community dinilai memicu ketimpangan sosial perkotaan dan mendorong adanya polarisasi sosial. Gated community dapat diartikan sebagai kawasan pemukiman yang memiliki akses masuk terbatas dan ruang publik yang bersifat privat.
 
"Gated community di Indonesia mewujudkan ketimpangan dan mereproduksi ketidaksetaraan," kata Peneliti dari Universitas Queensland Australia Sonia Roitman dalam webinar Gated Communities and Inequality in Indonesia, Selasa, 23 Maret 2021.
 
Sonia mengatakan gated community adalah pemukiman perkotaan tertutup yang secara sukarela ditempati oleh kelompok sosial yang homogen. Yakni ruang publik telah diprivatisasi dengan membatasi akses melalui penerapan perangkat keamanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gated community dipahami sebagai pemukiman tertutup sejak awal keberadaan mereka. Serta dirancang dengan maksud untuk memberikan keamanan kepada penghuninya dan mencegah penetrasi oleh nonpenghuni
 
"Rumah mereka berkualitas tinggi dan memiliki layanan serta fasilitas yang hanya dapat digunakan oleh penghuninya, yang membayar biaya pemeliharaan wajib secara rutin. Mereka memiliki badan pengatur swasta yang memberlakukan aturan internal tentang perilaku dan konstruksi," jelasnya.
 
Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta, Sonia menuturkan tidak ada data yang jelas mengenai jumlah gated community di Indonesia. Penelitian itu menunjukkan gated community di Indonesia beragam, dan kurangnya data terkait gated community dan perkembangannya.
 
Penelitian itu juga didukung sejumlah peneliti Indonesia seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Tarumanegara dan Universitas Gadjah Mada.
 
Sonia menuturkan instrumen-instrumen perencanaan inklusi ada, tetapi tidak berkontribusi pada kepentingan publik. Revisi atau perbaikan terkait kontribusi dan tanggung jawab sektor swasta terhadap kota mungkin diperlukan.
 
Menurut Gurran dkk (2018), perencanaan inklusif mengacu pada spektrum model dan pendekatan untuk mengamankan atau memanfaatkan perumahan yang terjangkau melalui proses perencanaan dan pembangunan perkotaan.
 
Instrumen perencanaan inklusif mendorong inklusi sosial dan distribusi ulang sumber daya. Instrumen tersebut bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan atau program.
 
Sonia menuturkan di tingkat kota, terdapat sejumlah dampak dari perkembangan gated community antara lain mencegah pertemuan sosial dan integrasi di kota, menciptakan ruang eksklusif, memprivatisasi ruang kota dan mendorong nilai-nilai yang lebih individualistis, serta memecah ruang kota dan menghambat mobilitas kendaraan.
 
Gated community juga membuat ketimpangan pendapatan lebih terlihat di kota dan bahkan berkontribusi pada berbagai ketimpangan yang berkembang.
 
"Keamanan menjadi komoditas hanya bagi mereka yang mampu membayarnya, tidak mendukung kota inklusif," ujarnya.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif