Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diakui rumit. Foto: MI/Barry Fatahillah
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diakui rumit. Foto: MI/Barry Fatahillah

Pengurusan IMB Diakui Rumit

Properti perizinan Izin Mendirikan Bangunan
Ilham Pratama Putra • 31 Oktober 2019 18:33
Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih bermasalah. Dia pun kesal pengurusan IMB memakan waktu yang lama.
 
"Kalau di Pemda, bupati atau kepala dinas sudah teken IMB tapi belum ada cap surat, bisa-bisa tiga bulan baru selesai," kata Bahlil saat konferensi pers realisasi penanaman modal, di Gedung BKPM, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Dia menyebut lamanya pengurusan bisa menjadi salah satu faktor investor malas mananam modal di Indonesia. Pasalnya mendirikan pabrik atau tempat usaha tentu disertai IMB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahlil semakin kesal jika saat mengurus IMB, petugas di daerah memberikan alasan-alasan yang tidak jelas. Seperti kewenangan tanda tangan dan pembubuhan cap yang berbelit-belit.
 
"Contoh, IMB sudah diteken bupati. Tapi, jika pemegang cap sakit akan repot. Apalagi izin untuk perkebunan, tambang dan lain-lain," jelas dia.
 
Untuk itu pihaknya akan memperbaiki sistem tersebut. Bukan malah dengan menghapus IMB, seperti wacana yang sempat diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil beberapa waktu lalu.
 
"Menurut saya perlu pertimbangan untuk perbaikan, tapi kalau IMB bangunan jangan. Kalau seperti itu pembangunan gedung semuanya akan semrawut dan penataan kota," pungkas Bahlil.
 
Sebelumnya Sofyan Djalil menyebut pengawasan ialah hal yang lebih penting ketimbang pemberian izin itu sendiri. Maka itu, harus ada pendekatan baru untuk mengubah kebiasaan negatif pelaku usaha.
 
"Dari situ muncul wacana penghapusan IMB. Kita akan ganti izin dengan penggunaan standar," ujar Sofyan di kantornya, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
 
Menggunakan standar yang dimaksudnya itu ialah pemerintah akan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendirikan bangunan yang wajib diikuti pelaku usaha dalam membangun properti.
 
Jadi, pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan izin, tetapi mereka harus mengikuti ketentuan yang telah menjadi standar.
 
"Jadi, silakan bangun asal sesuai standar. Kalau tidak sesuai, nanti akan ada inspektur bangunan yang akan menertibkan, membongkar," tuturnya.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif