Perbaikan rumah tak layak huni di Madiun. Foto: Antara
Perbaikan rumah tak layak huni di Madiun. Foto: Antara

Anggaran Rp1,2 Miliar untuk Perbaiki Rumah Tak Layak Huni di Madiun

Antara • 26 Juni 2022 18:03
Madiun: Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengalokasikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi bagi warga tidak mampu sebesar Rp1,2 miliar pada 2022 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Totok Sugiarto mengatakan, RTLH merupakan upaya Pemkot Madiun dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sehingga meningkatkan kelayakan hidup.
 
"Tahun ini setidaknya pemkot mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar dari pos APBD 2022 untuk kedua program tersebut," ujar Totok, Minggu, 26 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk 100 penerima manfaat bantuan RTLH dan jambanisasi yang tersebar di tiga kecamatan. Rinciannya, 60 penerima bantuan RTLH dengan total anggaran Rp900 juta. Masing-masing penerima RTLH mendapat alokasi Rp15 juta.
Baca juga: Dapat Dana Rp40,3 Miliar, Rumah di 6 Wilayah Kaltim Diperbaiki

Sedangkan rehabilitasi jamban dilakukan di 40 titik dengan total anggaran Rp300 juta. Masing-masing unit senilai Rp7,5 juta.
 
"Jumlah penerima bantuan rehab RTLH tahun ini yang mencapai 60 orang tersebut berkurang, dibanding tahun sebelumnya sebanyak 133 penerima," kata dia.
 
Ia menjelaskan, prioritas penerima bantuan program RTLH adalah mereka yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
 
"Selain meningkatkan kelayakan hidup, tujuannya ya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kota Madiun," katanya.
 
Baca juga: Pemerintah Serahkan 25 Rumah Khusus Senilai Rp52 Miliar di Sulut

Totok menyatakan, perbaikan RTLH dan jamban merupakan program kerja tahunan yang realisasinya dilakukan secara bertahap. Mulai administrasi, verifikasi lapangan, hingga validasi. Selanjutnya, pengerjaan fisik yang ditargetkan dimulai Juli dan tuntas November nanti.
 
Adapun kriteria sasaran penerima manfaat program RTLH dan jambanisasi adalah, telah ditentukan pemerintah pusat. Di antaranya, masuk dalam DTKS, warga Kota Madiun dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik, serta lahan dan rumah merupakan milik sendiri.
 
Dari situ kemudian dilakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil sebagai penerima bantuan.

 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif