Kasus Hunian Dominasi Pengaduan di BPKN
Kondisi rusunawa Penjaringan yang telah kumuh dan tidak layak huni. Antara Foto/Rivan Awal Lingga
Jakarta:Keluhan warga Jakarta soal perumahan berada di puncak daftar pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Jumlah pengaduan tentang kasus perumahan tapak, sama banyaknya dengan kasus hunian vertikal baik apartemen dan rumah susun.

"Selama satu semester ini kita menerima 166 pengaduan 166 dan 80-90 persennya adalah kasus sektor perumahan," ungkap koordinator Komisi Advokasi BPKN Rizal E. Halim di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).


Untuk tindak lanjutnya, BPKN berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta. Terutama bila pelanggaran yang diadukan berkaitan dengan legal standing mulai dari pengiklanan hingga proses transaksinya.

Kasus paling jamak terjadi adalah perbedaan hasil antara yang diiklankan pengembang, dengan yang pengembang bangun. Saat konstruksi berbeda antara spesifikasinya antara yang dijanjikan dengan yang dibangun.


Dua pekerja memasang pagar rusun KS Tubun, Tanah Abang. Penyelesaian rusun ini mundur dari jadwal dan spesifikasinya sempat dipertanyakan DPRD DKI Jakarta. Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Kasus lain adalah tidak dipenuhinya kewajiban membangun P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) oleh pengembang. Pengembang juga sering melakukan transaksi penjualan di saat fisik bangunan belum terbangun lebih dari 20 persen.

"Akal-akalan ini jadi bom waktu. Kami mohon kepada pemerintah DKI mengawasi proses-proses ini. Sehingga bisnis properti tetap berjalan dan hak-hak konsumen tetap terlindungi," tambah Koordinator Bidang Kerja Sama BPKN Nurul Yaqin Setiabudi pada kesempatan sama.

Kunjungan BPKN ke Balai Kota dalam peringatan Hari Konsumen Nasional (HKN) yang jatuh pada setiap 20 April. Di dalam pidatonya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menegaskan kembali dukungannya terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagai civil action.

"Yaitu kegiatan komunitas yang sekarang kita dorong dalam City 4.0 yaitu partisipatif dan kolaboratif. bahwa setiap individu adalah konsumen sehingga karenanya setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect) konsumen," ujar Sandi.
 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id