NEWSTICKER
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. dok. Kementerian PUPR
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. dok. Kementerian PUPR

Pengembang Harus Penuhi Aturan Bangun Rumah

Properti perumahan sejuta rumah rumah tapak Penyediaan Rumah Berita Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 09 Januari 2020 17:03
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pengembang perumahan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Terutama jika ingin membangun proyek properti.
 
Beberapa syarat antara lain adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Akte Pendirian Perusahaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat tanah dan site plan atau master plan yang telah disetujui kepala daerah setempat.
 
"Prinsipnya sebagai pengusaha di bidang apapun termasuk perumahan, para pengembang harus memenuhi syarat yang telah disetujui bupati, wali kota, proyek akan dibangun atau dikembangkan," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR M Yusuf Hariagung di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain syarat tersebut, pengembang perumahan juga bertanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan bila ada rumah warga di lokasi pembangunan perumahan yang mereka laksanakan. Selain itu, mereka harus mematuhi surat izin lokasi atau izin prinsip yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota.
 
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan saat ini tidak semua pengembang di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian PUPR. Hal itu dikarenakan Kementerian PUPR lebih fokus pada pengembang yang membangun rumah bersubsidi.
 
Sedangkan untuk perumahan komersial diawasi oleh Asosiasi Perumahan dan untuk perumahan bersubsidi dilaksanakan melalui pembinaan bagi pengembang yang telah terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang
(SIRENG).
 
"Para pengembang yang terdaftar di SIRENG nantinya dapat menyalurkan KPR bersubsidi yang pelaksanaan melalui perbankan. Kalau belum terdaftar mereka tidak bisa menyalurkan KPR bersubsidi tersebut," jelasnya.
 
Secara umum, imbuh Yusuf, menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah atau Pemda berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian perumahan apakah itu perumahan bersibsidi atau komersial.
 
"Tentunya ada faktor yang berbeda, kalau yang bersubsidi memang betul-betul pemerintah intens mengawasi karena ada anggaran APBN di sana.
 
"Tapi khusus rumah komersial memang ada satu pembinaan dalam bentuk regulasi yang harus diterapkan atau dilaksanakan oleh masyarakat baik standarisasi bangunan maupun sistem transaksi jual beli rumahnya," ungkapnya.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif