Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering kali terkendala saat proses maupun akuisisinya.
"Maka itu diperlukan evaluasi untuk mengukur, menilai dan mengoreksi, khususnya program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen BM Kementerian PUPR Budi Harimawan Semihardjo dalam paparannya menyampaikan progres pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini.
"Dapat saya sampaikan bahwa sampai saat ini progres pengadaan tanah pembangunan jalan tol khususnya dalam pembayaran uang ganti rugi dapat cepat dilakukan, untuk provinsi Banten proses pembayaran sudah mencapai 85 persen, DKI 72 persen, Jawa Barat 56 persen, Kalimantan 97 persen dan Sulawesi juga sudah mencapai 97 persen," ujar Budi Harimawan Semihardjo.
Budi Harimawan Semihardjo menambahkan permasalahan yang terjadi secara umum terkait tanah yang memiliki karateristik khusus.
"Yang menjadi masalah secara umumnya terkait tanah wakaf, tanah kas desa dan tanah milik instansi dimana dalam eksekusinya dibutuhkan izin dari pemerintah daerah setempat dan kebijakan yang berbeda setiap instansi sehingga memperlambat proses, untuk itu kami harapkan dukungan dari Kementerian ATR sehingga proyek bisa terselesaikan," kata tambahnya.
Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin menyampaikan akan sepenuhnya membantu permasalahan tersebut guna mempercepat proses pembangunan jalan tol tersebut.
"Kepada jajaran Kementerian ATR khususnya Kepala Kanwil dan Kantah untuk percepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan nanti akan dibuatkan surat tertulis dari Kementerian ATR untuk kepala daerah setempat guna mempercepat proses pembangunan jalan tol ini," tutur Arie Yuriwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
