Pemangkasan pajak hunian mewah dinilai memberikan angin segar bagi sektor properti. (Foto: Shutterstock)
Pemangkasan pajak hunian mewah dinilai memberikan angin segar bagi sektor properti. (Foto: Shutterstock)

Pajak Hunian Mewah Dipangkas, Sektor Properti Bergairah

Properti pajak barang mewah
Ilham wibowo • 17 Juli 2019 16:53

Jakarta: Pemberlakuan aturan baru tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan properti mewah menarik perhatian pengembang. Kebijakan ini dinilai memberikan angin segar terhadap bisnis properti terutama di kelas atas.
 
Head of Advisory Jones Lang Lasalle (JLL) Vivin Harsanto mengatakan dampak kebijakan ini baru terasa di awal 2020. Para pengembang saat ini baru menyiapkan desain hingga perizinan untuk proyek hunian mewah baru.
 
"Dari developer mereka sudah mulai excited karena adanya tax ini, tapi kapan mereka eksekusi kami belum ada konfirmasi, kebanyakan masih dalam drawing board," katanya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Vivin, manfaat langsung kebijakan akselerasi investasi bisa dirasakan oleh pengembang yang memiliki proyek di atas Rp30 miliar. Konsumen yang telah berencana memiliki unit hunian mewah pun kian mantap untuk membelinya.
 
"Harus dipantau adalah perkembangan dari unit yang nilainya Rp10 miliar-Rp30 miliar. Kapasitas atau supply yang di antara harga itu tidak terlalu banyak, jadi kalau ditanya mengenai perkembangannya atau kenaikan berapa persen kami belum lihat dampaknya," ungkapnya.
 
Pantauan pasar hunian mewah hingga akhir 2019 bisa menjadi gambaran bisnis properti untuk tahun berikutnya. Terlebih sektor properti mewah yang kehadirannya baru menyumbang satu persen di Tanah Air.
 
"Kalau sampai akhir tahun supply yang masuk lebih banyak baru akan melihat berdasarkan supply, karena kondominium itu supply driven kemudian berapa yang bisa diserap," tuturnya.
 
Secara detail, PPh satu persen tersebut baru berlaku untuk barang mewah meliputi rumah beserta tanah dengan harga jual atas harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar, dengan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.
 
Pemangkasan pajak berlaku pula untuk apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp30 miliar dan seluas lebih dari 150 meter persegi.


 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif