Desa-desa tersebut memerlukan penanganan khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sehingga mereka bisa segera pindah ke rumah yang aman dan layak huni.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti BNPB untuk rencana relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT,” ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2024.
Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto telah bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih terkait dalam rangka rapat lanjutan pembahasan percepatan penanggulangan bencana erupsi gunung Lewotobi Nusa Tenggara Timur di Kantor BNPB.
"Tadi kita sudah rapat dengan Wapres dan sudah membicarakan dari aspek perumahan yakni mengkoordinasikan segera supaya ditentukan oleh kepala BMKG titik relokasinya dimana saja. Selain itu juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah," jelas dia.
| Baca juga: Dampak Erupsi Gunung Lewotobi, Pengungsi Kesulitan Air Bersih |
Menurutnya, Wapres juga berkenan turun ke lapangan dari Makasar yang rencana 2-3 hari ke depan akan ada di lokasi. Pihaknya juga berkoodinasi dengan Menteri ATR/ BPN untuk memastikan tanahnya mesti clean and clear.
Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan rencana relokasi yang nantinya akan dilakukan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Adapun lokasi yang disiapkan antara lain di Kecamatan Wulanggitang yakni di Desa Pululera tepatnya di Tanawawe, Tapowolo dan Balunamang. Ketiga lokasi tersebut berada satu kawasan yang berjarak sekitar 20 km arah utara Gunung Lewotobi Laki-laki.
“Luas lahan yang disiapkan Kecamatan Wulanggitang luasnya sekitar 50 hektar. Sedangkan lokasi lainnya di Kecamatan Titihena berada di Desa Kobasoma tepatnya di Kramak yang terletak sekitar 30 km arah timur laut gunung Lewotobi dengan luas sekitar 50 hektar,” kata dia.
Lebih lanjut, Menteri PKP menyatakan, bantuan yang akan di berikan berupa pembangunan hunian tetap (Huntap) rumah baru konvensional atau pembangunan rumah baru. Teknologi yang digunakan berupa rumah pracetak yang dapat dibangun dengan panel RISHA atau RUSPIN.
Selain itu juga bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di lingkungan perumahan meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, fasilitas umum skala perumahan dan distribusi air bersih.
Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan pada masa tanggap darurat dengan merujuk pada peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa dalam keadaan darurat.
“Anggarannya sudah ada pola yang baku dan sudah disiapkan dari negara. Kami juga mengajak pihak pihak swasta untuk bergotong royong dalam membantu warga yang terdampak melalui program perumahan,” ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
