Realisasi anggaran Kementerian PUPR capai 73,05 persen. Foto: MI/Panca Syurkani
Realisasi anggaran Kementerian PUPR capai 73,05 persen. Foto: MI/Panca Syurkani

Realisasi Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 73%

Properti infrastruktur Anggaran Kementerian Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 18 November 2020 09:48
Jakarta: Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 16 November 2020 mencapai 73,05 persen dan 75,02 persen untuk pembangunan fisik.
 
"Progres ini lebih besar jika dibandingkan pada pertengahan November 2019, dengan realisasi keuangan sebesar 58,61 persen dan realisasi fisik 65,64 persen," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2020.
 
Anggaran belanja Kementerian PUPR mengalami realokasi dan refocussing akibat covid-19 sebesar Rp44,5 triliun dari pagu semula Rp120,21 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pagu kembali meningkat menjadi Rp87,83 triliun karena luncuran SBSN, percepatan pinjaman, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
 
Total anggaran 2020 tersebut terdiri dari program reguler sebesar Rp74,41 triliun dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp13,42 triliun.
 
Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
 
Khusus untuk program PKT, hingga pertengahan November 2020 realisasinya mencapai Rp12,20 triliun atau 90,93 persen dengan serapan tenaga kerja 630.990 orang atau sekitar 98,7 persen.
 
Basuki menambahkan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun.
 
"Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp362,47 miliar. Hingga saat ini progres pembelian produk rakyat berkisar 66,9 persen," ujarnya.
 
Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate), serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar.
 
"Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha. Progresnya saat ini sudah 75,32 persen," ungkapnya.
 
Memasuki akhir tahun yang merupakan tahun pertama Periode Pembangunan Nasional 2020-2024 Kabinet Indonesia Maju, Menteri Basuki menyampaikan berbagai pembangunan infrastruktur yang telah siap diresmikan.
 
Di bidang Sumber Daya Air (SDA) di antaranya empat bendungan yakni Bendungan Tapin, Tukul, Napun Gete dan Paselloreng. Sementara di bidang konektivitas/Bina Marga, tercatat sebanyak tujuh ruas jalan tol, serta Jalan Akses Patimban di Jawa Barat, Jembatan Tumbang Samba di Kalimantan Tengah, dan Jembatan Gantung Palopo di Sulawesi Selatan yang telah rampung.
 
Selanjutnya di Bidang Cipta Karya dapat dilaporkan 15 infrastruktur yang telah rampung, diantaranya revitalisasi Kawasan Negeri Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, revitalisasi Pasar Banteng Pancasila Kota Mojokerto Jawa Timur dan Pasar Kaliwungu Jawa Tengah.
 
Terakhir di bidang perumahan tercatat sebanyak 10 Rumah Susun Ponpes/Mahasiswa dan tiga Rumah Khusus telah rampung.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif